Cak Imin: "Pak Polisi, Nelayan Jangan Dianggap Musuh"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap pihak Kepolisian tidak melakukan kriminalisasi terhadap nelayan. Hal tersebut disampaikannya merespons kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang berujung pada penangkapan sejumlah nelayan di sejumlah daerah.

"Saya berharap Pak Kapolri, dan Pak Kapolda, Kapolres, Kapolsek, terhadap nelayan jangan dianggap musuh, atau kriminal," kata pria dengan sapaan Cak Imin itu kepada awak media di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

Menurut Cak Imin, pihak berwenang lebih mengedepankan cara persuasif terhadap nelayan terkait aturan dari KKP. KKP sebelumnya mengeluarkan kebijakan larangan menggunakan cantrang untuk menangkap ikan.

KKP mendistribusikan sejumlah alat pengganti cantrang kepada para nelayan, namun pendistribusiannya belum merata. Maka dari itu, banyak nelayan yang masih menggunakan cantrang.

(Baca: Jokowi Janji Evaluasi Kebijakan Menteri Susi soal Cantrang)

Di sisi lain, penegakan hukum mulai dilakukan sehingga para nelayan terpaksa berhadapan dengan aparat penegak hukum.

"Oleh karena itu, nelayan terutama yang paling kecil jangan terlalu cepat dikriminalkan. Gunakan langkah-langkah persuasif, gunakan langkah-langkah pembinaan, yang tidak menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan kepada nelayan," ujar Cak Imin.

Cak Imin yang hari ini menerima kedatangan nelayan di kantor DPP PKB menyatakan, karena aturan dari KKP, di Kalimantan Selatan ada sebelas nelayan ditangkap. Kemudian di Sukabumi ada sembilan nelayan dan di Bangka Belitung menurutnya ada dua belas nelayan ditangkap.

Cak Imin meminta aparat meringankan hukuman kepada para nelayan tersebut, misalnya jadi tahanan luar.

(Baca: Nelayan Diberi Waktu 6 Bulan untuk Tinggalkan Kapal Cantrang)

"Saya menyediakan diri sebagai jaminannya supaya penderiataannya tidak terlalu berkepanjangan," ujar Cak Imin.

Ia mengajak Menteri Susi untuk berdialog dengan para nelayan. PKB menurutnya siap menjembatani.

"Terserah mau dipilih di mana, mau di Sukabumi, Lamongan, mau Pantura, supaya Bu Susi mengetahui langsung duduk permasalahan persoalan, kontroversi pencemaran, atau pelestarian biota laut dengan nasib perut nelayan," ujar Cak Imin.

Kepada nelayan, Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu meminta kebijakan KKP disikapi dengan tenang. Cak Imin menjanjikan membantu menyampaikan keluhan nelayan kepada Presiden Joko Widodo atau mengundang Presiden untuk melihat langsung kenyataan di lapangan.

Ia berharap, kebijakan pemerintah justru tidak membuat kemiskinan bagi nelayan.

"Saya berharap semua perekonomian nasional kita ini, untuk mengatasi berbagai ancaman kemiskinan, itu yang paling pokok," ujar Cak Imin.