Kompas.com - 02/05/2017, 21:15 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai perlu adanya ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold (PT) pada pemilu 2019.

Menurut Surya Paloh, presidential threshold tetap diperlukan meski pemilu legislatif dan pemilu presiden berlangsung serentak. Nantinya, ambang batas pilpres bisa mengacu pada perolehan suara partai di pileg 2014.

Ia menambahkan, seorang calon presiden semestinya mendapat dukungan penuh dari partai politik yang memiliki kursi di DPR. Sebab, nantinya presiden terpilih diharuskan membangun pemerintahan yang efektif.

Selain itu, menurut Paloh, jika calon presiden tidak mendapat dukungan dari partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang memiliki banyak suara, itu menandakan dia tidak dikenal dan tak dikehendaki masyarakat.

"Lucu sekali kita. Terlalu sombong bebaskan PT itu. Jadi kalau ada nasib baik. Entah siapa dia jadi presiden, dia dapat pengawalan berdasarkan protokoler baru, kemudian kita bingung, siapa dia," kata Paloh saat ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

Adanya ambang batas pilpres, menurut Paloh, menunjukkan kepada setiap warga negara Indonesia bahwa untuk menjadi presiden dibutuhkan seleksi yang ketat sejak awal. Dengan demikian tidak sembarangan orang bisa mencalonkan diri menjadi presiden.

"Sistem politik ini kan harus ada budayanya. Harus ada bedanya LSM dengan institusi resmi parpol. Kalau enggak untuk apa kita bikin parpol yang ada aturan dan sebagainya," kata Surya Paloh.

(Baca juga: "Presidential Threshold" dan Asa Partai Baru Jelang Pemilu 2019)

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Lukman Edy sebelumnya mengatakan, mayoritas fraksi di Panja RUU Pemilu menghendaki pemilu 2019 tanpa presidential threshold.

Lukman menyebutkan, hanya tiga partai yang menolak tidak adanya ambang batas pencapresan, yaitu Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Nasdem.

Ketiga partai ini menghendaki presidential threshold sama seperti pemilu sebelumnya, yakni 20-25 persen.

"Adanya presidential threshold dianggap bertentangan dengan keputusan MK (soal pilkada serentak)," kata Lukman, melalui keterangan tertulis, Selasa (2/5/2017).

(Baca: Mayoritas Fraksi Ingin Tak Ada Ambang Batas Pencapresan)

Kompas TV DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Pemilu
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima Andika Mutasi-Promosi 180 Perwira Tinggi, Letjen Rudianto Jadi Kabais TNI

Panglima Andika Mutasi-Promosi 180 Perwira Tinggi, Letjen Rudianto Jadi Kabais TNI

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Komposisi Formasi ASN DOB Diisi 80 Persen OAP

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Komposisi Formasi ASN DOB Diisi 80 Persen OAP

Nasional
Soal Batasan Usia ASN di DOB Papua, Pemerintah dan Komisi II Usul Maksimal 50 Tahun

Soal Batasan Usia ASN di DOB Papua, Pemerintah dan Komisi II Usul Maksimal 50 Tahun

Nasional
Korlantas Terapkan ETLE Mobile: 700 ETLE Kamera HP di Jateng dan 10 di Sumut, di Sumsel 1 Kamera Mobil

Korlantas Terapkan ETLE Mobile: 700 ETLE Kamera HP di Jateng dan 10 di Sumut, di Sumsel 1 Kamera Mobil

Nasional
KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Tersangka Kasus Suap di Mamberamo Tengah

KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Tersangka Kasus Suap di Mamberamo Tengah

Nasional
Duet Ganjar-Anies pada Pemilu 2024 Dinilai Mudah di Atas Kertas, Sulit di Sisi Praksis

Duet Ganjar-Anies pada Pemilu 2024 Dinilai Mudah di Atas Kertas, Sulit di Sisi Praksis

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Buat Fatwa sebagai Pedoman Kajian Ganja Medis

Ma'ruf Amin Minta MUI Buat Fatwa sebagai Pedoman Kajian Ganja Medis

Nasional
Ingatkan Masyarakat, Moeldoko: Ojo Kesusu Lepas Masker

Ingatkan Masyarakat, Moeldoko: Ojo Kesusu Lepas Masker

Nasional
Korban Penipuan Indosurya Tuntut Perkaranya Segera Disidang

Korban Penipuan Indosurya Tuntut Perkaranya Segera Disidang

Nasional
DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

Nasional
Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Nasional
Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Nasional
Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Nasional
DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

Nasional
Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.