Kompas.com - 02/05/2017, 20:22 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam pemilu presiden masih diperlukan.

Muhaimin tidak setuju jika ambang batas pencalonan presiden ditiadakan atau jadi nol persen.

"Saya pribadi belum tentu setuju nol persen," kata pria dengan sapaan Cak Imin itu kepada awak media di Kantor PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

Saat ini, setiap partai yang hendak mengusung calon presiden, harus memiliki 20 persen suara parlemen dan 25 persen suara nasional.

(Baca: Yusril Sebut Usulan "Presidential Threshold" 20-25 Persen Tak Relevan)

Muhaimin mengatakan, jika ambang batas pencalonan presiden ditiadakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden bakal sangat banyak.

Bahkan, partai yang baru mengikuti pemilu pun bisa memajukan calon tanpa koalisi.

"Jadinya partai baru lahir itu baru lahir langsung bisa mencalonkan. Oh lelucon. Ini negara, bukan lelucon," ujar Cak Imin.

Namun demikian, kata dia, PKB belum menentukan sikap soal ambang batas pencalonan presiden.

(Baca: Oesman Sapta Ingin "Presidential Threshold" Dihapus, Ini Alasannya

"Belum, belum ada dukungan. Pokoknya prinsipnya saya belum panggil pansus, belum panggil Lukman Edy (Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PKB), tapi saya pribadi bersikap jangan nol persen. Perlu ada pembatasan," ujar Cak Imin.

Jika ambang batas pencapresan saat ini dinilai terlalu tinggi, Cak Imin punya nilai idealnya. "Kalau 20 (persen) dianggap terlalu tinggi ya 10 (persen) lah," ujar dia.

Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Imbau Umat Islam Tak Paksakan Diri Berkurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Menag Imbau Umat Islam Tak Paksakan Diri Berkurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Nasional
Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Nasional
Panduan Lengkap Kemenag soal Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah

Panduan Lengkap Kemenag soal Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Safari Politik AHY | Megawati Pantau Kondisi Tjahjo Kumolo di RS

[POPULER NASIONAL] Safari Politik AHY | Megawati Pantau Kondisi Tjahjo Kumolo di RS

Nasional
Apakah PNS Harus Sarjana?

Apakah PNS Harus Sarjana?

Nasional
Kemlu Sebut Jaksa Persidangan Kasus Majikan Adelina Lisao di Malaysia Tak Cermat

Kemlu Sebut Jaksa Persidangan Kasus Majikan Adelina Lisao di Malaysia Tak Cermat

Nasional
BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

Nasional
Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

Nasional
Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

Nasional
Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

Nasional
Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

Nasional
UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

Nasional
Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

Nasional
UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

Nasional
Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.