Kompas.com - 02/05/2017, 18:26 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat diwawancara seusai memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/5/2017). Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat diwawancara seusai memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/5/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak setuju jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi, kota/kabupaten, bersifat ad hoc.

Diketahui, wacana tersebut diusulkan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu, Benny K. Harman.

"Saya kira KPU dan Bawaslu lembaganya sudah seperti sekarang ini, ya jangan diubah lagilah," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

(Baca: KPU Berharap KPUD Tidak Ad hoc)

Justru yang harusnya dilakukan yakni penguatan KPU dan Bawaslu secara kelembagaan. Salah satu yang justru seharusnya disorot adalah kekompakkan KPU pusat dengan daerah.

Seringkali kebijakan KPU pusat tidak sinkron dengan KPU daerah sehingga mesti ada singkronisasi lanjutan.

"Setiap peraturan KPU harusnya sama dengan KPU di daerah. Itu ya masalahnya," ujar Tjahjo.

"Jadi, ini masalah lembaga ya, ini masalah penguatan KPU dan Bawaslu saja. Saya kira seperti ini saja enggak ada masalah kok," lanjut dia.

Diberitakan, Benny K. Harman memunculkan wacana baru, yakni KPU di tingkat provinsi, kota/kabupaten bersifat ad hoc.

(Baca: Ada Wacana KPU dan Bawaslu Daerah Bersifat Ad Hoc)

Pasalnya, mulai tahun 2024, Pemilu di Indonesia hanya akan berlangsung sekali dalam lima tahun.

Pelaksanaannya pun akan serentak. Jika demikian, maka keberadaan KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi dan kota/kabupaten hanya akan bekerja menjelang tahun Pemilu.

Kompas TV Berdasarkan musyawarah mufakat dan hasil yang bulat, Arief Budiman dipilih menjadi Ketua KPU periode 2017-2022.

 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

Nasional
Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Nasional
Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Nasional
Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Nasional
Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Nasional
KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

Nasional
Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

BrandzView
KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

Nasional
Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Nasional
Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Nasional
Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Nasional
UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

Nasional
Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X