Mendagri Tak Setuju KPU-Bawaslu Daerah Bersifat Ad Hoc

Kompas.com - 02/05/2017, 18:26 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat diwawancara seusai memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/5/2017). Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat diwawancara seusai memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/5/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak setuju jika Komisi Pemilihan Umum ( KPU) di tingkat provinsi, kota/kabupaten, bersifat ad hoc.

Diketahui, wacana tersebut diusulkan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu, Benny K. Harman.

"Saya kira KPU dan Bawaslu lembaganya sudah seperti sekarang ini, ya jangan diubah lagilah," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

(Baca: KPU Berharap KPUD Tidak Ad hoc)

Justru yang harusnya dilakukan yakni penguatan KPU dan Bawaslu secara kelembagaan. Salah satu yang justru seharusnya disorot adalah kekompakkan KPU pusat dengan daerah.

Seringkali kebijakan KPU pusat tidak sinkron dengan KPU daerah sehingga mesti ada singkronisasi lanjutan.

"Setiap peraturan KPU harusnya sama dengan KPU di daerah. Itu ya masalahnya," ujar Tjahjo.

"Jadi, ini masalah lembaga ya, ini masalah penguatan KPU dan Bawaslu saja. Saya kira seperti ini saja enggak ada masalah kok," lanjut dia.

Diberitakan, Benny K. Harman memunculkan wacana baru, yakni KPU di tingkat provinsi, kota/kabupaten bersifat ad hoc.

(Baca: Ada Wacana KPU dan Bawaslu Daerah Bersifat Ad Hoc)

Pasalnya, mulai tahun 2024, Pemilu di Indonesia hanya akan berlangsung sekali dalam lima tahun.

Pelaksanaannya pun akan serentak. Jika demikian, maka keberadaan KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi dan kota/kabupaten hanya akan bekerja menjelang tahun Pemilu.

Kompas TV Berdasarkan musyawarah mufakat dan hasil yang bulat, Arief Budiman dipilih menjadi Ketua KPU periode 2017-2022.

 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Sebaran 60 Titik Demo Serentak Petani Hari Ini, Jakarta hingga Sulawesi Tenggara

Ini Sebaran 60 Titik Demo Serentak Petani Hari Ini, Jakarta hingga Sulawesi Tenggara

Nasional
Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

Nasional
23 September, Kasus Harian Covid-19 Kembali Catatkan Rekor, Klaster Penularan Bertambah

23 September, Kasus Harian Covid-19 Kembali Catatkan Rekor, Klaster Penularan Bertambah

Nasional
Rencana Pembukaan Ibadah Umrah oleh Saudi: Tahapan dan Nasib Jemaah Asal Indonesia

Rencana Pembukaan Ibadah Umrah oleh Saudi: Tahapan dan Nasib Jemaah Asal Indonesia

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | 10 Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra

[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | 10 Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra

Nasional
BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Nasional
66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

Nasional
Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X