Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud: Budaya Bagian Penting dari Pembangunan Berkelanjutan

Kompas.com - 02/05/2017, 16:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah menempatkan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan.

"Pemerintah menempatkan kebudayaan di skala prioritas tinggi dalam pembangunan bangsa," ujar Muhadjir Effendy dalam sambutannya yang disampaikan oleh Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) Arief Rachman dalam kegiatan World Press Freedom Day 2017 di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Ia mengatakan kebudayaan merupakan modal dasar yang sangat penting sebagai salah satu sumber daya utama pembangunan.

(Baca: Kemendikbud Dukung Pemda Kembangkan Obyek Wisata Berbasis Kebudayaan)

"Bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Indonesia memiliki 1.000 lebih suku dan kurang lebih 726 bahasa," kata dia.

Budaya bangsa beragam, kata Muhadjir, mencerminkan kekayaan nasional dalam bentuk kearifan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian yang bersifat spesifik dan unik.

"Karena itu kita harus melindungi dan mempromosikan keanekaragaman kebudayaan Indonesia," ujar dia.

(Baca: Cara NU Menjaga Nilai-nilai Islam Melalui Jalan Kebudayaan)

Salah satu cara mempromosikan keragaman budaya Indonesia dengan memberdayakan seniman bangsa.

"Kebebasan berekspresi yang diutarakan seniman harus dilindungi oleh pemerintah," kata dia.

Pemerintah, kata Muhadjir, terus membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong para seniman untuk menghasilkan karya.

Kompas TV Kemendikbud Sambut Hardiknas dengan Pakai Baju Adat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com