Pilkada DKI Dikhawatirkan Timbulkan Intoleransi di Lingkungan Sekolah

Kompas.com - 02/05/2017, 14:21 WIB
Warga melintas di dekat mural yang menyuarakan semangat kebersamaan dalam perbedaan di Jalan Kramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2014). Mural tersebut menjadi media bagi warga sekitar untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah perbedaan suku, agama, warna kulit, dan jender. Kompas/WAWAN H PRABOWOWarga melintas di dekat mural yang menyuarakan semangat kebersamaan dalam perbedaan di Jalan Kramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2014). Mural tersebut menjadi media bagi warga sekitar untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah perbedaan suku, agama, warna kulit, dan jender.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu agama yang diangkat dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta dikhawatirkan guru dan orangtua bisa berdampak kepada para siswa. Mereka tidak ingin perpecahan yang terjadi saat tahun 1998 kembali terulang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kemendikbud, ada potensi intoleransi terjadi di sekolah karena ada 8,2 persen yang menolak Ketua OSIS dengan agama yang berbeda. Selain itu, ada pula 23 persen yang merasa nyaman dipimpin oleh seseorang yang satu agama.

Meski demikian, mayoritas masih menjunjung tinggi nilai toleransi dengan menghargai adanya perbedaan agama maupun etnis di lingkungan sekolah.

"Pilkada DKI Jakarta ini, satu momentum, yang imbasnya ke mana-mana," kata Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo dalam sebuah diskusi peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Henny mengatakan, beberapa pekan lalu ia sempat berkunjung ke sebuah agenda dengan guru-guru dan orangtua murid di Bandung. Di sana, kata Henny, beberapa orangtua mengatakan kondisi politik hampir serupa dengan kejadian tahun 1998.

(Baca: Asal Muasal Penelitian Kemendikbud dan Temuan Sikap Intoleransi di Sekolah...)

"Mereka terbuka mengatakan bahwa mereka korban '98. Mereka bilang bisa melewati itu semua, tetapi tidak bisa membayangkan bagaimana dengan anak-anaknya," kata Henny.

Politik praktis tidak secara langsung mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Namun, lanjut Henny, hal itu berdampak terhadap kemerdekaan berpikir anak-anak.

Henny juga menyampaikan, beberapa waktu lalu ia mendapatkan laporan penelitian dari Kemendikbud di sekolah-sekolah di Singkawang dan Salatiga mengenai toleransi, kesetaraan dan kerja sama.

"Ada keengganan anak dipimpin ketua OSIS yang berbeda agama," kata Henny.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos Luncurkan 'e-Performance', Risma: Jangan Sampai Terima Gaji Utuh, Tapi Kinerja Tidak Baik

Kemensos Luncurkan "e-Performance", Risma: Jangan Sampai Terima Gaji Utuh, Tapi Kinerja Tidak Baik

Nasional
Rizeq Jelaskan soal Hadirnya Pengurus FPI hingga Ustaz Abdul Somad di Megamendung

Rizeq Jelaskan soal Hadirnya Pengurus FPI hingga Ustaz Abdul Somad di Megamendung

Nasional
Jokowi: Indonesia Mengutuk Pengusiran Warga Palestina oleh Israel

Jokowi: Indonesia Mengutuk Pengusiran Warga Palestina oleh Israel

Nasional
Istana Tegaskan Jokowi Tak Akan Mudik Lebaran Tahun Ini

Istana Tegaskan Jokowi Tak Akan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Pria di Jakarta Meninggal Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Pria di Jakarta Meninggal Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Nasional
Syamsuddin Haris: Dewas Tak Dilibatkan dalam Alih Status Pegawai KPK

Syamsuddin Haris: Dewas Tak Dilibatkan dalam Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Menkes Pastikan Fasilitas RS di Indonesia Siap Hadapi Kemungkinan Lonjakan Covid-19

Menkes Pastikan Fasilitas RS di Indonesia Siap Hadapi Kemungkinan Lonjakan Covid-19

Nasional
Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Selama Masa Larangan Mudik Tak Perlu Surat Izin

Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Selama Masa Larangan Mudik Tak Perlu Surat Izin

Nasional
Kemenag Akan Koordinasikan Rencana Operasional Terkait Penyelenggaraan Haji 2021

Kemenag Akan Koordinasikan Rencana Operasional Terkait Penyelenggaraan Haji 2021

Nasional
Covid-19 di 5 Provinsi Meningkat Cukup Tajam, Sebagian karena Datangnya Pekerja Migran

Covid-19 di 5 Provinsi Meningkat Cukup Tajam, Sebagian karena Datangnya Pekerja Migran

Nasional
Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

Nasional
Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X