Pilkada DKI Dikhawatirkan Timbulkan Intoleransi di Lingkungan Sekolah

Kompas.com - 02/05/2017, 14:21 WIB
Warga melintas di dekat mural yang menyuarakan semangat kebersamaan dalam perbedaan di Jalan Kramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2014). Mural tersebut menjadi media bagi warga sekitar untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah perbedaan suku, agama, warna kulit, dan jender. Kompas/WAWAN H PRABOWOWarga melintas di dekat mural yang menyuarakan semangat kebersamaan dalam perbedaan di Jalan Kramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2014). Mural tersebut menjadi media bagi warga sekitar untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah perbedaan suku, agama, warna kulit, dan jender.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu agama yang diangkat dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta dikhawatirkan guru dan orangtua bisa berdampak kepada para siswa. Mereka tidak ingin perpecahan yang terjadi saat tahun 1998 kembali terulang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kemendikbud, ada potensi intoleransi terjadi di sekolah karena ada 8,2 persen yang menolak Ketua OSIS dengan agama yang berbeda. Selain itu, ada pula 23 persen yang merasa nyaman dipimpin oleh seseorang yang satu agama.

Meski demikian, mayoritas masih menjunjung tinggi nilai toleransi dengan menghargai adanya perbedaan agama maupun etnis di lingkungan sekolah.

"Pilkada DKI Jakarta ini, satu momentum, yang imbasnya ke mana-mana," kata Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo dalam sebuah diskusi peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Henny mengatakan, beberapa pekan lalu ia sempat berkunjung ke sebuah agenda dengan guru-guru dan orangtua murid di Bandung. Di sana, kata Henny, beberapa orangtua mengatakan kondisi politik hampir serupa dengan kejadian tahun 1998.

(Baca: Asal Muasal Penelitian Kemendikbud dan Temuan Sikap Intoleransi di Sekolah...)

"Mereka terbuka mengatakan bahwa mereka korban '98. Mereka bilang bisa melewati itu semua, tetapi tidak bisa membayangkan bagaimana dengan anak-anaknya," kata Henny.

Politik praktis tidak secara langsung mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Namun, lanjut Henny, hal itu berdampak terhadap kemerdekaan berpikir anak-anak.

Henny juga menyampaikan, beberapa waktu lalu ia mendapatkan laporan penelitian dari Kemendikbud di sekolah-sekolah di Singkawang dan Salatiga mengenai toleransi, kesetaraan dan kerja sama.

"Ada keengganan anak dipimpin ketua OSIS yang berbeda agama," kata Henny.

Hasil penelitian Kemendikbud

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X