KPU Berharap KPUD Tidak Ad hoc

Kompas.com - 02/05/2017, 13:29 WIB
Ketua KPU Arief Budiman bersama enam komisioner KPU lainnya di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (2/5/2017). Fachri FachrudinKetua KPU Arief Budiman bersama enam komisioner KPU lainnya di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (2/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari berharap,  KPU di tingkat provinsi, kota/kabupaten tetap lembaga permanen.

Ia menanggapi wacana yang bergulir di DPR agar KPU di daerah bersifat adhoc.

"Harapan kami tidak jadi di-adhoc-kan tapi permanen," ujar Hasyim, di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

DPR beralasan bahwa KPU tingkat daerah tak memiliki beban kerja setelah menyelenggarakan pemilihan.

Menurut Hasyim, KPU di daerah tetap memiliki beban kerja setelah pesta demokrasi usai.

Setelah menggelar pemilihan kepala daerah, sebagai penyelenggara harus mempersiapkan pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif yang akan diselenggarakan 2,5 tahun kemudian.

"KPU tidak ada yang nganggur, sama di daerah juga tidak ada yang nganggur. Coba misalkan kalau pemilu dalam lima tahun dibuat dua jenis pemilu, pemilu nasional dan daerah, misalnya 2019 pemilu nasional dan dua setengah tahun berikutnya pemilu daerah," kata Hasyim.

(Baca: Ada Wacana KPU dan Bawaslu Daerah Bersifat Ad Hoc)

"Kalau kita hitung-hitung begitu, enggak ada KPU nganggur. Misalkan abis pemilu, ngurusi kotak suara taruh mana. Salah besar kalau KPU-KPU daerah menganggur, yang dikerjakan masih banyak," tambah dia.

Komisioner KPU lainnya, Wahyu Setiawan, mengatakan, kerja KPU di daerah tidak hanya pada saat akan digelar pemilihan.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 1.882 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 1.882 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
AHY Bertemu Puan, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

AHY Bertemu Puan, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

Nasional
21 Pegawai KPU RI Dinyatakan Positif Covid-19

21 Pegawai KPU RI Dinyatakan Positif Covid-19

Nasional
Satgas Penanganan Covid-19 Serahkan Bantuan Alat Kesehatan ke Pemprov Jabar

Satgas Penanganan Covid-19 Serahkan Bantuan Alat Kesehatan ke Pemprov Jabar

Nasional
UPDATE 6 Agustus: Total 1.633.156 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 6 Agustus: Total 1.633.156 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 6 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 91.219 Orang

UPDATE 6 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 91.219 Orang

Nasional
Tangani Kekerasan Seksual, Bareskrim: Butuh Kerja Sama Semua Pihak

Tangani Kekerasan Seksual, Bareskrim: Butuh Kerja Sama Semua Pihak

Nasional
Polri: Penyidik Bisa Jemput Paksa Anita Kolopaking jika Panggilan Kedua Tak Hadir

Polri: Penyidik Bisa Jemput Paksa Anita Kolopaking jika Panggilan Kedua Tak Hadir

Nasional
UPDATE 6 Agustus: Tambah 1.756, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 75.645 Orang

UPDATE 6 Agustus: Tambah 1.756, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 75.645 Orang

Nasional
Dianggap Lambat Tangai Dugaan Pelanggaran Etik Firli, Dewas KPK: Kita Tak Mau Gegabah

Dianggap Lambat Tangai Dugaan Pelanggaran Etik Firli, Dewas KPK: Kita Tak Mau Gegabah

Nasional
UPDATE 6 Agustus: Tambah 69, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.521

UPDATE 6 Agustus: Tambah 69, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.521

Nasional
Wapres: Standar Sertifikasi Halal di Indonesia Jadi Rujukan Global

Wapres: Standar Sertifikasi Halal di Indonesia Jadi Rujukan Global

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.882, Total Ada 118.753 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.882, Total Ada 118.753 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Nasional
Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X