Pemerintah Diminta Terbuka Saat Sidang UPR di Dewan HAM PBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas Perempuan Azriana berharap, delegasi Pemerintah Indonesia bersikap terbuka dalam menyampaikan situasi hak asasi manusia (HAM) pada siklus ketiga Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB yang berlangsung 3-5 Mei 2017 di Jenewa.

Sebanyak 93 negara akan menelisik 150 rekomendasi yang diberikan kepada Indonesia pada UPR siklus kedua pada 2012 lalu.

Isu-isu kunci yang akan dibahas antara lain ratifikasi sejumlah konvensi, penghapusan kebijakan diskriminatif, penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan praktik-praktik yang menyakitkan pada perempuan, perlindungan pada kelompok rentan dan moratorium hukuman mati.

"Delegasi Pemerintah RI harus terbuka menyampaikan situasi situasi hak asasi manusia di Indonesia, terutama hak asasi perempuan sebagai penghormatan pada hak kebenaran para korban," ujar Azriana, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (2/5/2017).

Azriana menuturkan, sejauh ini sejumlah rekomendasi sudah dijalankan oleh pemerintah.

Meski demikian, masih ada beberapa rekomendasi yang belum direspons, antara lain ratifikasi Konvensi ILO 189, penghapusan kebijakan diskriminatif dan hukuman mati.

(Baca: Lapor Perkembangan HAM ke PBB, Indonesia Siap Dicecar 93 Negara)

Selain itu, belum ada titik terang penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, serta memburuknya intoleransi beragama dan berkeyakinan.

Oleh sebab itu, kata Azriana, seluruh elemen negara dan masyarakat sipil diharapkan ikut memantau proses UPR.

Menurut Azriana, komitmen Indonesia pasca-UPR harus menjadi komitmen bersama untuk terus meningkatkan perbaikan situasi HAM di Indonesia.

"Komitmen di UPR ini harus jadi komitmen bangsa dan janji Indonesia pada dunia," kata Azriana.

UPR merupakan mekanisme inovatif di mana seluruh 93 negara anggota PBB menjalani proses kaji ulang secara sukarela dan berkala terkait situasi HAM di masing-masing negara.

Mekanisme UPR ini bukan proses mengadili catatan HAM suatu negara.

(Baca: Ini Hambatan Penegakan HAM yang Akan Disampaikan Pemerintah ke PBB)

Berbagai pihak diberi ruang untuk menyampaikan laporan tertulis, baik lembaga masyarakat sipil, Lembaga HAM nasional dan pemerintah.

Bahan-bahan tersebut akan dijadikan dasar berbagai negara anggota PBB untuk review dan menyampaikan rekomendasi pada Indonesia.

Rencananya saat sidang UPR besok, delegasi Pemerintah Indonesia akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.