Kompas.com - 01/05/2017, 22:33 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan berencana menggelar razia terhadap bus pariwisata ilegal yang beroperasi.

Dalam melancarkan rencana ini, Kemenhub akan menggandeng sejumlah instansi, seperti Polri dan Jasa Raharja.

"Dalam waktu dekat segera dikoordinasi dengan Kepolisan dan Jasa Raharja untuk melaksanakan operasi terpadu di lapangan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo dalam jumpa pers di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2017).

Menurut Sugihardjo, operasi terpadu terhadap bus pariwisata ilegal itu akan dilakukan di tepi jalan dan pusat wisata.

(Baca: Kemenhub Akan Pidanakan Perusahaan Bus Maut Kitrans dan HS Transport)

Razia bakal dipimpin langsung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Terkait detail pelaksanaan razia, kata Sugihardjo, akan dibahas di internal Kemenhub.

"Ini akan dikombinasikan dengan kesiapan Lebaran," ujar Sugihardjo.

Yang jelas, kata dia, Kemenhub akan langsung menindak bus pariwisata yang ditemukan beroperasi tanpa izin atau ilegal. 

 

Lalu bagaimana nasib penumpangnya?

Jika pelanggarannya hanya meliputi aspek administratif, kata Sugihardji, pihaknya akan meminta agar bus melayani penumpang terlebih dulu.

(Baca: Kemenhub Sebut Bus Pariwisata yang Kecelakaan di Puncak Ilegal)

"Kalau aspek administratif perizinan, bisa penumpang tetap dilayani, tapi ditahan STNK atau BPKB-nya," ujar Sugihardjo.

Namun, jika dalam pemeriksaan yang ditemukan menyangkut masalah aspek keselamatan, maka penumpang akan dievakuasi.

Pihak bus tersebut akan diminta untuk mengganti dengan bus lain yang lebih baik kondisinya.

"Kalau aspeknya keselamatan, walaupun penumpangnya diatas bus, tapi rem nya blong, masa kita izinkan. Kalau untuk keselamatan, maka tidak diizinkan berangkat, justru untuk melindungi penumpang," ujar Sugihardjo.

Sebelumnya, Kemenhub menyebut bahwa dua bus pariwisata yang diduga menjadi penyebab tabrakan beruntun di Megamendung dan Ciloto, Puncak, Jawa Barat, beroperasi tanpa perizinan alias ilegal. 

Dari kasus tersebut, Sugihardjo menduga bahwa banyak bus pariwisata ilegal yang beroperasi di sejumlah wilayah. 

Kompas TV Polisi Lanjut Selidiki Kecelakaan "Bus Terjun" di Puncak

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Nasional
Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Nasional
Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Nasional
Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Nasional
Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Nasional
Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Nasional
Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Nasional
Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Nasional
LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

Nasional
Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Nasional
Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Nasional
Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Nasional
Saat Teriakan 'Puan Presiden' Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Saat Teriakan "Puan Presiden" Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Nasional
Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.