Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Jadi Gubernur Jabar, Istri Aher Janji Tak Ada "Black Campaign"

Kompas.com - 30/04/2017, 23:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Netty Prasetiani Heryawan, mendukung proses Pilkada Provinsi Jabar 2018 yang bebas dari kampanye hitam.

"Pokoknya kita kampanye sehat. Enggak ada black campaign," ujar Netty saat ditemui usai Milad ke-19 PKS di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (30/4/2017).

Tanpa menyebut nama, Netty mengatakan, sosok-sosok yang santer terdengar di media akan maju di Pilkada Jabar adalah sosok-sosok yang berkualitas.

"Tinggal bagaimana kemampuan tiap kandidat menjual ide dan gagasannya saja," ujar Netty.

Netty juga mengatakan, masyarakat Jabar berharap banyak dalam Pilkada Provinsi Jabar 2018 mendatang. Masyarakat ingin gubernur serta wakil gubernur baru nanti dapat melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya.

(Baca: Istri Maju dalam Pilgub Jabar, Aher Bantah Langgengkan Dinasti Politik)

"Siapa yang mengusung prinsip keberlangsungan pembangunan, siapa yang bisa melanjutkan pondasi pembangunan yang telah dibangun pemimpin sebelumnya, itu yang dinanti masyarakat," ujar Netty.

Mengenai dirinya yang masuk radar PKS untuk juga ikut maju dalam Pilkada Jabar, Netty menjawab normatif.

"Kalau bicara normatif, setiap warga negara berhak untuk dicalonkan, diusung dalam perhelatan demokrasi. Jadi selama mekanismenya ada dan konfigurasi politik memungkinkan, termasuk dukungan masyarakat, Insya Allah. Kenapa tidak?" ujar dia.

(Baca: Demokrat Mulai Penjaringan Pilgub Jabar Usai Rakernas)

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan Netty adalah satu dari tiga nama yang dijaring dari internal PKS yang berpotensi dimajukan dalam Pilkada Jabar 2018 yang akan datang.

Selain Netty, ada pula nama mantan Ketua DPW PKS Jabar Tate Qomarudin dan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu. Kemungkinan kuat, PKS bakal koalisi dengan Partai Gerindra di Jabar.

"Ya itu sangat mungkin. Partai yang sudah bekerja sama di beberapa tempat, tentu akan lebih mudah. Makanya, peluang (koalisi) dengan Gerindra sangat tinggi," ujar Sohibul.

Kompas TV Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, masih menunggu sikap partai dalam Pilkada Jawa Barat 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com