Ingin Jadi Gubernur Jabar, Istri Aher Janji Tak Ada "Black Campaign"

Kompas.com - 30/04/2017, 23:27 WIB
Istri Gubernur Jawa Barat, Netty Prasetiyani Heryawan KOMPAS.com/BudiyantoIstri Gubernur Jawa Barat, Netty Prasetiyani Heryawan
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Netty Prasetiani Heryawan, mendukung proses Pilkada Provinsi Jabar 2018 yang bebas dari kampanye hitam.

"Pokoknya kita kampanye sehat. Enggak ada black campaign," ujar Netty saat ditemui usai Milad ke-19 PKS di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (30/4/2017).

Tanpa menyebut nama, Netty mengatakan, sosok-sosok yang santer terdengar di media akan maju di Pilkada Jabar adalah sosok-sosok yang berkualitas.

"Tinggal bagaimana kemampuan tiap kandidat menjual ide dan gagasannya saja," ujar Netty.

Netty juga mengatakan, masyarakat Jabar berharap banyak dalam Pilkada Provinsi Jabar 2018 mendatang. Masyarakat ingin gubernur serta wakil gubernur baru nanti dapat melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya.

(Baca: Istri Maju dalam Pilgub Jabar, Aher Bantah Langgengkan Dinasti Politik)

"Siapa yang mengusung prinsip keberlangsungan pembangunan, siapa yang bisa melanjutkan pondasi pembangunan yang telah dibangun pemimpin sebelumnya, itu yang dinanti masyarakat," ujar Netty.

Mengenai dirinya yang masuk radar PKS untuk juga ikut maju dalam Pilkada Jabar, Netty menjawab normatif.

"Kalau bicara normatif, setiap warga negara berhak untuk dicalonkan, diusung dalam perhelatan demokrasi. Jadi selama mekanismenya ada dan konfigurasi politik memungkinkan, termasuk dukungan masyarakat, Insya Allah. Kenapa tidak?" ujar dia.

(Baca: Demokrat Mulai Penjaringan Pilgub Jabar Usai Rakernas)

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan Netty adalah satu dari tiga nama yang dijaring dari internal PKS yang berpotensi dimajukan dalam Pilkada Jabar 2018 yang akan datang.

Selain Netty, ada pula nama mantan Ketua DPW PKS Jabar Tate Qomarudin dan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu. Kemungkinan kuat, PKS bakal koalisi dengan Partai Gerindra di Jabar.

"Ya itu sangat mungkin. Partai yang sudah bekerja sama di beberapa tempat, tentu akan lebih mudah. Makanya, peluang (koalisi) dengan Gerindra sangat tinggi," ujar Sohibul.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X