Kadiv Humas Polri Minta Peserta Aksi Hari Buruh Tak Anarkis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto meminta pihak-pihak yang berpartisipasi dalam aksi hari buruh tak merusak fasilitas umum yang ada serta menjalani aksi dengan tertib.

Hal itu diungkapkannya dalam acara diskusi bertemakan Hari Buruh Jangan Dijadikan Komoditi Politik di Gedung Joeang, Cikini, Jakarta, Minggu (30/4/2017).

"Untuk turun ke jalan, unjuk rasa, saya rasa tidak ada larangan. Hanya yang dilarang adalah anarkis, merusak fasilitas umum, merusak barang-barang orang kain, dan sebagainya," kata Setyo, Minggu siang.

Ia menambahkan, momentum hari buruh harus dirayakan dengan suka cita sebagai harinya para buruh. Selain itu, juga sebagai momentum refleksi sampai sejauh mana buruh berjuang dan berkarya.

(Baca: Hari Buruh, Tidak Harus Teriak-teriak di Jalan...)

Setyo mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri juga telah menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78) juga telah mengakomodasi Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Regional (UMR) sekitar 5 persen. Walaupun 5 persen tersebut dari beberapa komponen.

"Tapi Pemerintah sudah menyampaikan tiap tahun ada kenaikan. Jadi mohon disikapi arif dan bijaksana," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea memastikan, perayaan Hari Buruh Internasional berlangsung berbeda dari sebelumnya. KSPSI serta kelompok buruh lainnya tetap akan turun ke jalan Ibu Kota.

"May Day besok, saya sudah berkomunikasi dengan pimpinan buruh lain, kami akan buat beda. Orang kan takut kalau Andi Gani sudah turun ke jalan, aksi May Day, tapi kali ini akan kami buat beda," ujar Andi.