Kompas.com - 30/04/2017, 15:52 WIB
Aktivis buruh dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992) Baiq Ani KOMPAS.com/Kristian ErdiantoAktivis buruh dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992) Baiq Ani
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis buruh dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992) Baiq Ani mengatakan, selama ini kaum buruh selalu menjadi komoditas politik oleh sejumlah parpol.

Menurut Baiq, isu perburuhan selalu dimanfaatkan oleh parpol untuk mendulang suara terutama menjelang pilkada, pemilu legislatif maupun pilpres. Namun, hak-hak buruh hingga saat ini belum dipenuhi.

"Kami tidak melarang buruh berpolitik asalkan parpol tidak menjadikan buruh sebagai komoditas politik atau jembatan atau hanya digunakan untuk event tertentu," ujar Baiq saat ditemui dalam sebuah diskusi bertajuk 'Hari Buruh Jangan Dijadikan Komoditi Politik', di Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/4/2017). 

(Baca: Peringati "May Day", Perusahaan di Jateng Diminta Buat Skala Upah Buruh)

"Seperti misalnya pengerahan massa untuk mendulang suara, tetapi begitu dia menjadi anggota DPR atau pimpinan daerah, buruh dilupakan," ujar Baiq. 

Baiq menuturkan, dalam praktiknya, kaum buruh selalu mengaspirasikan tuntutannya, entah itu melalui jalur politik maupun berunjukrasa.

Meski demikian, kata Baiq, persoalan buruh masih banyak yang belum diselesaikan. Kebijakan pemerintah dinilai masih menyengsarakan buruh yang upahnya terpatok oleh UMK.

Buruh banyak memberikan devisa kepada negara, tapi kesejahteraan kaum buruh tidak ada peningkatan.

Belakangan, kata Baiq, buruh terpenjara oleh rutinitas kerja, ditambah lagi dengan represifitas pengusaha berupa ancaman-ancaman PHK. Kondisi ini semakin buruk dengan adanya over exploitation di tempat kerja.

"Kami tidak mau hanya dijadikan komoditas politik menjelang pilkada atau pilpres. Kalau memang kami dianggap sebagai peraup suara, setidaknya dengarkanlah aspirasi kami. Capek juga turun ke jalan. Bukan hal mudah untuk itu," tutur Baiq.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.