Kompas.com - 30/04/2017, 10:43 WIB
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi saat berada di Mataram, Jumat (31/3/2017) KOMPAS.com/ Karnia SeptiaMenteri Luar Negeri, Retno Marsudi saat berada di Mataram, Jumat (31/3/2017)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mengajak Malaysia dan Thailand untuk melawan kampanye hitam kelapa sawit yang dilancarkan Uni Eropa.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, Indonesia, Malaysia dan Thailand sama-sama mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung sektor perkebunan. Di antaranya kelapa sawit.

Namun, komoditas kelapa sawit, belakangan 'diserang' isu miring oleh Uni Eropa.

"Contoh terakhir resolusi parlemen Eropa mengenai kelapa sawit yang sangat diskriminatif," ujar Retno sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana, Minggu (30/4/2017).

(Baca: Wilmar Akui Ada Masalah Buruh di Industri Kelapa Sawit di Indonesia)

Indonesia dan Malaysia telah membentuk pola kerja sama dagang bertajuk Council of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC.

Oleh sebab itu, lanjut Retno, Presiden Joko Widodo mengajak Thailand untuk turut bergabung di dalam pola kerjasama CPOCP tersebut.

Ajakan tersebut disampaikan Presiden saat Konferensi Tingkat Tinggi Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle di Philippine International Convention Center, Manila, Sabtu (29/4/2017).

Indonesia berharap, bergabungnya Thailand dalam kerja sama itu menjadi bentuk upaya melawan kampanye hitam yang dilakukan pihak manapun.

"Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden didukung sepenuhnya oleh Perdana Menteri Malaysia. Karena ketika di KTT ASEAN, PM Malaysia juga sudah sempat menyebut perlunya kita melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit," ujar Retno.

Kawasan Potensial- Catatan Menteri Retno, kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand ini memang memiliki potensi besar.

Nilai perdagangan ketiga negara mencapai USD 416 miliar atau 18,3 persen dari total perdagangan ASEAN.

(Baca: Greenpeace Tuding Empat Pemasok Minyak Kelapa Sawit IOI Group Langgar HAM)

Potensi ini juga ditopang rata-rata pertumbuhan ekonomi ketiga negara dari 2010 hingga 2015 yang mencapai 6,9 persen.

Total populasi di kawasan ini yakni sebesar 81 juta penduduk atau sekitar 13 persen dari total populasi ASEAN.

Sementara, dari segi ketenagakerjaan, terdapat 38,3 juta tenaga kerja atau sekitar 12,2 persen dari total tenaga kerja ASEAN.

"Jika melihat kondisi alam dari kawasan ini, maka kerja sama yang dapat dikembangkan adalah di bidang perkebunan. Ini juga merupakan basis dari perkebunan kelapa sawit," ujar Retno.

Kompas TV Pemerintah dan industri minyak goreng sepakat menjaga harga minyak goreng curah di level Rp 10.500 per liter hingga akhir tahun. Mendag mengancam jika harga melawati batas atas pemerintah tidak akan segan menindaknya dengan tudingan kartel. Penetapan batas atas harga minyak goreng ini hanya diberlakukan pada jenis curah yang paling banyak di konsumsi masyarakat kecil. Selama ini, Indonesia menjadi produsen terbesar kelapa sawit dunia. Dengan kondisi tersebut semestinya harga minyak goreng sawit di tanah air bisa terjaga.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X