Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Ajak Malaysia-Thailand Perangi Kampanye Hitam terkait Kelapa Sawit

Kompas.com - 30/04/2017, 10:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mengajak Malaysia dan Thailand untuk melawan kampanye hitam kelapa sawit yang dilancarkan Uni Eropa.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, Indonesia, Malaysia dan Thailand sama-sama mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung sektor perkebunan. Di antaranya kelapa sawit.

Namun, komoditas kelapa sawit, belakangan 'diserang' isu miring oleh Uni Eropa.

"Contoh terakhir resolusi parlemen Eropa mengenai kelapa sawit yang sangat diskriminatif," ujar Retno sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana, Minggu (30/4/2017).

(Baca: Wilmar Akui Ada Masalah Buruh di Industri Kelapa Sawit di Indonesia)

Indonesia dan Malaysia telah membentuk pola kerja sama dagang bertajuk Council of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC.

Oleh sebab itu, lanjut Retno, Presiden Joko Widodo mengajak Thailand untuk turut bergabung di dalam pola kerjasama CPOCP tersebut.

Ajakan tersebut disampaikan Presiden saat Konferensi Tingkat Tinggi Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle di Philippine International Convention Center, Manila, Sabtu (29/4/2017).

Indonesia berharap, bergabungnya Thailand dalam kerja sama itu menjadi bentuk upaya melawan kampanye hitam yang dilakukan pihak manapun.

"Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden didukung sepenuhnya oleh Perdana Menteri Malaysia. Karena ketika di KTT ASEAN, PM Malaysia juga sudah sempat menyebut perlunya kita melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit," ujar Retno.

Kawasan Potensial- Catatan Menteri Retno, kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand ini memang memiliki potensi besar.

Nilai perdagangan ketiga negara mencapai USD 416 miliar atau 18,3 persen dari total perdagangan ASEAN.

(Baca: Greenpeace Tuding Empat Pemasok Minyak Kelapa Sawit IOI Group Langgar HAM)

Potensi ini juga ditopang rata-rata pertumbuhan ekonomi ketiga negara dari 2010 hingga 2015 yang mencapai 6,9 persen.

Total populasi di kawasan ini yakni sebesar 81 juta penduduk atau sekitar 13 persen dari total populasi ASEAN.

Sementara, dari segi ketenagakerjaan, terdapat 38,3 juta tenaga kerja atau sekitar 12,2 persen dari total tenaga kerja ASEAN.

"Jika melihat kondisi alam dari kawasan ini, maka kerja sama yang dapat dikembangkan adalah di bidang perkebunan. Ini juga merupakan basis dari perkebunan kelapa sawit," ujar Retno.

Kompas TV Pemerintah dan industri minyak goreng sepakat menjaga harga minyak goreng curah di level Rp 10.500 per liter hingga akhir tahun. Mendag mengancam jika harga melawati batas atas pemerintah tidak akan segan menindaknya dengan tudingan kartel. Penetapan batas atas harga minyak goreng ini hanya diberlakukan pada jenis curah yang paling banyak di konsumsi masyarakat kecil. Selama ini, Indonesia menjadi produsen terbesar kelapa sawit dunia. Dengan kondisi tersebut semestinya harga minyak goreng sawit di tanah air bisa terjaga.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com