PKS: Kami Konsisten Tolak Hak Angket dan Tak Kirim Wakil ke Pansus

Kompas.com - 30/04/2017, 10:27 WIB
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat membuka rapat pleno PKS di Hotel Aston Priority, Jakarta, Kamis (12/1/2017). Ambaranie Nadia K.MKetua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat membuka rapat pleno PKS di Hotel Aston Priority, Jakarta, Kamis (12/1/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) tegas menolak hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan, implikasi sikap penolakan tersebut adalah tidak mengirimkan perwakilan fraksi ke Panitia Khusus Angket.

"Ketika Fraksi PKS menolak tentu harus konsisten dengan sejumlah implikasinya. Di antaranya tidak mengirimkan anggota ke pansus angket tersebut," kata Jazuli melalui pesan singkat, Minggu (30/4/2017).

"Tapi tentu fraksi akan konsultasi dan koordinasi dulu dengan DPP," sambungnya.

Adapun yang disampaikan Fahri Hamzah, kata dia, tidak merepresentasikan sikap DPP dan Fraksi PKS.

(Baca: Tolak Hak Angket, Fraksi PKB Tak Akan Kirim Perwakilan ke Pansus)

Termasuk dukungan yang diberikan Wakil Ketua DPR RI itu kepada usulan hak angket.

Ia menyesalkan fraksinya yang belum dapat kesempatan untuk menyampaikan sikap pada Rapat Paripurna, Jumat (28/4/2017) lalu.

Palu langsung diketok sebelum penyampaian sikap seluruh fraksi didengarkan.

"Saya berharap pimpinan sidang bersikap arif dan bijaksana. Harus mendengar suara peserta rapat secara tuntas, minimal pendapat perwakilan semua fraksi-fraksi secara lengkap dan utuh sebelum pengambilan keputusan," tuturnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu juga menyinggung etika Fahri dalam memimpin Rapat Paripurna kemarin.

"Kalau mau mengambil keputusan tanpa mendengar suara peserta rapat, lebih baik putuskan saja sendiri di ruangan sendiri. Tidak usah pakai rapat," ujar Jazuli.

(Baca: Hak Angket DPR terhadap KPK Dinilai Mencurigakan)

Meski menuai pro dan kontra, hak angket ini tetap resmi digulirkan dan akan ditindaklanjuti usai masa reses DPR pada 17 Mei 2017.

Meski begitu, angket masih mungkin tak berjalan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebelumnya mengatakan, hal ini tergantung setiap fraksi di DPR.

Jika fraksi menolak mengirimkan wakilnya, Pansus angket KPK tak akan terbentuk.

"Meskipun DPR telah setuju untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan penyelidikan, tapi kalau surat dari fraksi-fraksi tidak menyetujui dengan cara tidak mengirimkan anggotanya, ya hak angketnya, pansus angketnya tidak ada," tuturnya.

"Kita tunggu saja sampai tanggal 17 apa yang terjadi," sambung Fahri.

Usulan hak angket dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

(Baca: Masyarakat Diminta Tidak Pilih Partai Pendukung Hak Angket KPK)

Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa politisi Partai Hanura Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III.

Membantah ada penekanan terhadap Miryam, Komisi III pun mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam untuk membuktikan pernyataan tersebut benar disampaikan oleh yang bersangkutan.

Adapun Miryam kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X