Hak Angket DPR terhadap KPK Dinilai Penuh Konflik Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Hak angket DPR yang digulirkan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai penuh dengan konflik kepentingan.

Sebab, permintaan yang disampaikan melalui hak angket juga melibatkan nama-nama anggota Komisi III DPR.

"Angket ini mengandung conflict of interest. Kalau kasusnya tidak punya korelasi dengan DPR, saya pasti akan melihat secara objektif," ujar praktisi hukum Andi Syafrani dalam diskusi Populi Center dan Smart FM di Menteng, Jakarta, Sabtu (29/4/2017).

(baca: Mahfud MD Minta KPK Tak Gubris Hak Angket DPR)

Menurut Andi, hak angket DPR seharusnya digunakan apabila KPK diduga melanggar proses hukum, atau ada kebijakan yang tidak tepat.

Sementara, dalam hak angket yang saat ini bergulir, anggota DPR dinilai lebih mengutamakan kepentingan pribadi.

"Karena ada kaitan nama-nama yang duduk di Senayan itu lah mengapa timbul konflik kepentingan," kata Andi.

(baca: Drama Rapat Paripurna DPR Loloskan Hak Angket KPK...)

Usulan hak angket dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam persidangan, penyidik KPK Novel Baswedan yang dikonfrontasi dengan politisi Hanura Miryam S Haryani, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR, agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Menurut Novel, hal itu diceritakan Miryam saat diperiksa di Gedung KPK.

(baca: Ini Daftar 26 Anggota DPR Pengusul Hak Angket KPK)

Dalam sidang, Novanto menyebut sejumlah politisi di Komisi III DPR RI, yakni politisi Golkar Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsuddin, politisi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota DPR RI Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu, dan politisi Partai HanuraSarifuddin Sudding.

Para anggota DPR yang namanya disebut langsung bereaksi membantah. Penggunaan hak angket kemudian muncul.

Komisi III mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

DPR kemudian menyetujui penggunaan hak angket tersebut.