Kompas.com - 28/04/2017, 17:58 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti mengkritik rencana penerapan ketentuan pemilihan calon anggota DPD melalui mekanisme seleksi, serta uji kelayakan dan kepatutan.

Aturan ini diusulkan masuk dalam RUU Pemilu.

Mekanisme seleksi akan dilakukan oleh suatu kepanitian yang dibentuk gubernur, yang beranggotakan unsur akademisi, pemerintah, dan masyarakat.

Sementara, uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan oleh DPRD.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD akan dijadikan daftar calon tetap DPD untuk dipilih oleh rakyat dalam pemilu.

Menurut Bivitri, secara teknis mekanisme tersebut rentan dengan praktik korupsi. Alasannya, tidak ada sistem yang dapat mengawasi bakal calon DPD dari 540 kabupaten/kota.

"Secara teknis, peluang korupsi sangat besar. Siapa nanti yang akan mengawasi dan memastikan bakal calon DPD ini enggak nyogok anggota DPRD," ujar Bivitri dalam sebuah diskusi bertajuk 'Menyelamatkan DPD Sebagai Lembaga Representasi Daerah', di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2017).

(Baca: Perludem Nilai Seleksi Anggota DPD pada RUU Pemilu Langgar UUD '45)

Selain itu, Bivitri juga menyoroti soal kapasitas anggota DPRD yang dinilai belum memenuhi syarat dalam melakukan seleksi.

Hingga saat ini belum pernah ada pengujian kapasitas anggota DPRD untuk menyeleksi bakal calon anggota DPD.

Bivitri mengatakan, tidak mudah bagi panitia seleksi untuk menjalankan tugasnya.

"Soal kapasitas, anggota DPRD juga masih diragukan. Dari pemantauan PSHK, anggota DPRD masih sulit untuk meendapatkan tenaga ahli yang baik untuk membantu pembuatan peraturan daerah," kata Bivitri.

Sebelumnya, Panitia Kerja RUU Penyelenggaraan Pemilu (Panja RUU Pemilu) dan Pemerintah menyepakati ketentuan tentang perlunya rekrutmen calon anggota DPD melalui mekanisme seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan.

Tahapan ini nantinya akan meniadakan syarat bagi calon anggota DPD berupa pengumpulan KTP sebagaimana yang sudah berjalan pada pemilu sebelumnya.

(Baca: Aturan Seleksi pada RUU Pemilu Dinilai Menyandera Calon Anggota DPD)

Mekanisme seleksi akan dilakukan oleh suatu kepanitian yang dibentuk gubernur, yang beranggotakan unsur akademisi, pemerintah, dan masyarakat.

Sedangkan uji kelayakan dan kepatutan akan diperankan oleh DPRD.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD akan dijadikan daftar calon tetap DPD untuk dipilih oleh rakyat dalam pemilu.

Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.