Alasan Fadli Zon "Walk Out" Belakangan Saat DPR Putuskan Angket KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, ikut walk out saat rapat paripurna pengambilan keputusan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/4/2017).

Hak angket tersebut diusulkan terkait pemeriksaan anggota DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani yang diduga mendapat tekanan dari beberapa anggota Komisi III saat diperiksa KPK.

Awalnya wakil pengusul hak angket, Taufiqulhadi, membacakan alasan para pengusul mengajukan hak angket. Selepas itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, selaku pemimpin rapat paripurna, mempersilakan perwakilan fraksi untuk menyampaikan pandangan.

Namun, belum semua fraksi menyampaikan pandangan, Fahri Hamzah kemudian mengetuk palu sidang sembari menyimpulkan sikap semua fraksi yang sepakat atas usulan pengajuan hak angket.

Saat itu kericuhan terjadi. Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani maju ke hadapan meja pimpinan rapat paripurna karena mikrofonnya dimatikan.

Karena tak diberi kesempatan berbicara, ia dan seluruh anggota fraksinya yang hadir pun walk out. Namun, saat Fraksi Gerindra walk out, Fadli masih bergeming di kursi pimpinan rapat paripurna.

Selang beberapa menit setelah Fraksi Gerindra walk out, Fadli Zon pun keluar dari ruang sidang saat Ketua DPR Setya Novanto tengah membaca pidato penutupan masa sidang.

Fadli keluar dengan ekspresi wajah yang penuh kebingungan. Awalnya ia menolak diwawancara awak media. Namun, sebelum memasuki lift, akhirnya ia sedikit membuka mulut.

Ia mengaku sudah meminta izin kepada keempat pimpinan DPR yang hadir dalam rapat paripurna untuk berkoordinasi dengan fraksinya yang walk out.

"Kita harus melihat ini sebagai suatu yang biasa. Dalam proses pengunaan hak semacam ini biasa ada yang pro dan kontra. Saya dalam hal ini mau koordinasi. Saya sudah bilang ke pimpinan suara, kami mau koordinasi dahulu," ujar Fadli.

(Baca juga: Ini Alasan F-Gerindra "Walk Out" Saat Pengambilan Keputusan Hak Angket KPK)

Sebelumnya, usulan pengajuan hak angket itu diputuskan pada rapat dengar pendapat Komisi III dan KPK yang selesai digelar, Rabu (19/4/2017) dini hari. Mayoritas fraksi menyetujui pengajuan hak angket tersebut.

Usulan itu dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK. Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa Miryam mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III.

Kelima nama yang disebut menekan Miryam ialah Bambang Soesatyo, Desmond Junaedi Mahessa, Sarifuddin Sudding, Aziz Syamsudin, dan Masinton Pasaribu.

(Baca juga: Angket Politik DPR)