Alasan Fadli Zon "Walk Out" Belakangan Saat DPR Putuskan Angket KPK

Kompas.com - 28/04/2017, 14:16 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/3/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, ikut walk out saat rapat paripurna pengambilan keputusan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/4/2017).

Hak angket tersebut diusulkan terkait pemeriksaan anggota DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani yang diduga mendapat tekanan dari beberapa anggota Komisi III saat diperiksa KPK.

Awalnya wakil pengusul hak angket, Taufiqulhadi, membacakan alasan para pengusul mengajukan hak angket. Selepas itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, selaku pemimpin rapat paripurna, mempersilakan perwakilan fraksi untuk menyampaikan pandangan.

Namun, belum semua fraksi menyampaikan pandangan, Fahri Hamzah kemudian mengetuk palu sidang sembari menyimpulkan sikap semua fraksi yang sepakat atas usulan pengajuan hak angket.

Saat itu kericuhan terjadi. Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani maju ke hadapan meja pimpinan rapat paripurna karena mikrofonnya dimatikan.

Karena tak diberi kesempatan berbicara, ia dan seluruh anggota fraksinya yang hadir pun walk out. Namun, saat Fraksi Gerindra walk out, Fadli masih bergeming di kursi pimpinan rapat paripurna.

Selang beberapa menit setelah Fraksi Gerindra walk out, Fadli Zon pun keluar dari ruang sidang saat Ketua DPR Setya Novanto tengah membaca pidato penutupan masa sidang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fadli keluar dengan ekspresi wajah yang penuh kebingungan. Awalnya ia menolak diwawancara awak media. Namun, sebelum memasuki lift, akhirnya ia sedikit membuka mulut.

Ia mengaku sudah meminta izin kepada keempat pimpinan DPR yang hadir dalam rapat paripurna untuk berkoordinasi dengan fraksinya yang walk out.

"Kita harus melihat ini sebagai suatu yang biasa. Dalam proses pengunaan hak semacam ini biasa ada yang pro dan kontra. Saya dalam hal ini mau koordinasi. Saya sudah bilang ke pimpinan suara, kami mau koordinasi dahulu," ujar Fadli.

(Baca juga: Ini Alasan F-Gerindra "Walk Out" Saat Pengambilan Keputusan Hak Angket KPK)

Sebelumnya, usulan pengajuan hak angket itu diputuskan pada rapat dengar pendapat Komisi III dan KPK yang selesai digelar, Rabu (19/4/2017) dini hari. Mayoritas fraksi menyetujui pengajuan hak angket tersebut.

Usulan itu dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK. Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa Miryam mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III.

Kelima nama yang disebut menekan Miryam ialah Bambang Soesatyo, Desmond Junaedi Mahessa, Sarifuddin Sudding, Aziz Syamsudin, dan Masinton Pasaribu.

(Baca juga: Angket Politik DPR)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Kita Ingin Uang Rakyat Digunakan Sebaik-baiknya

Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Kita Ingin Uang Rakyat Digunakan Sebaik-baiknya

Nasional
Optimalisasi Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Instruksikan Agar Vaksinasi Tak Lagi Pandang Domisili

Optimalisasi Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Instruksikan Agar Vaksinasi Tak Lagi Pandang Domisili

Nasional
BPK Temukan 6 Persoalan Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

BPK Temukan 6 Persoalan Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan: Perbuatan Briptu Nikmal Dikategorikan Penyiksaan Seksual

Komnas Perempuan: Perbuatan Briptu Nikmal Dikategorikan Penyiksaan Seksual

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Masyarakat Tak Gelar Nobar 16 Besar Euro 2020

Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Masyarakat Tak Gelar Nobar 16 Besar Euro 2020

Nasional
Periksa 12 PNS, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Periksa 12 PNS, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Pemerintah Diminta Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Nasional
5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

Nasional
Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih 'Extraordinary'

Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih "Extraordinary"

Nasional
UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Nasional
Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Nasional
POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X