Kompas.com - 28/04/2017, 10:55 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra di DPR menolak usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usulan hak angket itu diusulkan Komisi III DPR terhadap KPK terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S. Haryani, dalam kasus korupsi e-KTP.

"Sikap resmi fraksi kami menolak," kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemy Francis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

(baca: Pemuda Muhammadiyah: KPK Dirusak, Salah Satunya Lewat Hak Angket DPR)

Salah satu anggota Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa menandatangani hak angket tersebut.

Namun, Fary mengatakan, tandatangan tersebut karena Desmond merupakan pimpinan Komisi III DPR. Selain itu, nama Desmond menjadi salah satu yang disebut menekan Miryam.

"Tapi seluruh anggota fraksi, kami nyatakan larang (tandatangan)," tutur Ketua Komisi V DPR itu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(baca: Hak Angket, Mengawasi atau Mengancam KPK?)

Ia mengimbau kepada seluruh anggota Komisi III, terutama Fraksi Gerindra untuk bertanya kepada KPK lewat forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) jika ingkn ada hal-hal yang ingin didalami.

"Cukup di komisi tidak perlu angket," kata Fary.

Usulan hak angket yang ditujukan Komisi III DPR kepada KPK terkait rekaman pemeriksaan anggota DPR Fraksi Hanura Miryam akan dibawa ke Paripurna untuk dimintai persetujuan ihwal kelanjutannya.

(baca: Angket Politik DPR)

Pada Rapat Paripurna yang berlangsung hari ini, Komisi III selaku pengusul akan meminta persetujuan kepada DPR apakah usulan tersebut bisa dilanjutkan hingga ke pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau justru dibatalkan.

Sejauh ini, ada 25 anggota DPR dari 8 fraksi yang menandatangani usulan hak angket tersebut. Dua fraksi yang tidak menandatangani ialah Fraksi Demokrat dan PKS.



Rekomendasi untuk anda
INVESTASI
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Nasional
Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Nasional
Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Nasional
Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X