Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa yang akan Dilaporkan Indonesia di UPR Dewan HAM PBB?

Kompas.com - 28/04/2017, 10:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia akan menyampaikan laporan perkembangan hak asasi manusia dalam negeri pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, 3 hingga 5 Mei 2017.

Indonesia menjadi negara pertama yang dibahas negara-negara anggota PBB.

Direktur Kerjasama HAM Kementerian Hukum dan HAM Arry Ardanta menjelaskan, perwakilan Indonesia akan memaparkan kemajuan di bidang HAM yang telah dicapai pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di dalam sidang review itu.

Poin utama paparan adalah bagaimana pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan mengenai hukuman mati dan menciptakan keadilan bagi seluruh umat beragama di Indonesia.

"Betul, mengerucutnya nanti ke dua itu," ujar Arry di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

(Baca: Hukuman Mati di Indonesia Masih Menjadi Sorotan di UPR Dewan HAM PBB)

Perwakilan Indonesia akan menyampaikan kondisi sosial dalam negeri yang dinilai masih jauh dari tercapainya HAM.

Misalnya soal sulitnya membangun rumah ibadah di Indonesia bagi kelompok agama tertentu dan pro kontra Peraturan Daerah berbasis Syariat Islam.

"Di berbagai daerah masih mengklaim sulit membangun rumah ibadah. Meski, secara bertahap kita (pemerintah) sedang coba menangani itu ya," ujar Arry.

Kondisi disabilitas di Indonesia juga akan dilaporkan kepada negara-negara PBB.

Catatan Ary, masih banyak penyandang disabilitas yang merasa belum dipenuhi kesamaan haknya seperti warga negara lain.

Bentuknya diskriminasi perlakuan, keterbatasan ketersediaan fasilitas umum dan kecilnya peluang di bursa tenaga kerja.

"Selebihnya, perwakilan Indonesia akan memaparkan menganai kemajuan fisik yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo," kata dia.

Kemajuan fisik itu diyakini berimbas positif bagi pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. 

Dicecar

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com