Berita Populer Kemarin: Rumah Buruh DP 1 Persen hingga Fahd El Fouz Kembali Jadi Tersangka KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan nasional sepanjang Kamis (27/4/2017), didominasi masalah dugaan korupsi e-KTP.

Sidang kasus e-KTP digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Adapula wacana penggunaan hak angket DPR terhadap KPK serta soal kasus yang menjerat politisi Hanura Miryam S. Haryani dalam kasus e-KTP.

Topik lain, yakni soal penetapan tersangka politisi Golkar Fahd El Fouz bin A Rafiq hingga Pilkada Jawa Barat.

Berikut rangkuman berita pada Kamis, yang mungkin Anda belum baca:

1. Keponakan Novanto bersaksi

Mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi dihadirkan sebagai saksi kasus e-KTP dalam Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Irvan, yang merupakan keponakan politisi Golkar Setya Novanto, mengaku pernah bergabung dengan konsorsium pelaksana proyek e-KTP.

(baca: Keponakan Setya Novanto Mengaku Pernah Jadi Konsorsium E-KTP)

Keikutsertaan Irvan dalam proyek e-KTP diawali undangan yang ia terima untuk berkumpul di Ruko Fatmawati.

Ruko tersebut milik Vidi Gunawan, yang merupakan adik kandung pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Irvan saat ini menjabat sebagai Wakil Bendahara Partai Golkar.

Fakta menarik lainnya dalam sidang e-KTP adalah:

- Ada Setya Novanto di Balik Proyek E-KTP, Pengusaha Ini Tolak Ikut Lelang
- Jadi Saksi E-KTP, Olly Dondokambey Sebut Banyak Calo Anggaran di DPR
- Saksi Sebut Konsorsium E-KTP Pilih "Software" yang Tak Lolos Uji Kompetensi

2. Hak angket terhadap KPK

Usulan hak angket yang diajukan Komisi III DPR terhadap KPK akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada hari ini.

Hak angket ini terkait rekaman pemeriksaan anggota DPR Fraksi Hanura Miryam S. Haryani, saat diperiksa dalam kasus e-KTP.

(baca: Keputusan soal Usulan Hak Angket Dibahas pada Paripurna Jumat Besok)

Sebagai pengusul, Komisi III akan meminta persetujuan kepada DPR apakah usulan tersebut bisa dilanjutkan hingga ke pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau tidak.

Sejauh ini, ada 25 anggota DPR dari 8 fraksi yang menandatangani usulan hak angket tersebut.

Belakangan, sejumlah fraksi di DPR bersikap. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak.

Berikut berita-berita seputar wacana hak angket tersebut:

- Hanura Dukung Hak Angket KPK
- Fraksi PAN Persilakan Anggotanya Tanda Tangani Hak Angket
- PDI-P Nilai Hak Angket adalah Hak Masing-masing Anggota DPR
- Fraksi PPP Instruksikan Anggotanya Tak Tanda Tangani Hak Angket KPK
- Fraksi Golkar Tak Beri Sanksi Anggotanya yang Dukung Hak Angket KPK
- Soal Hak Angket KPK, PKS Tunggu Hasil Kajian
- Demokrat Akan Beri Sanksi Kadernya di DPR yang Dukung Hak Angket KPK
- Fraksi PKB Instruksikan Anggotanya Tolak Hak Angket KPK
- Angket Politik DPR

3. Miryam S Haryani buronan KPK

KPK mengirimkan surat kepada Polri dan Interpol Indonesia untuk memasukkan nama mantan politisi Hanura, Miryam S Haryani dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus dugaan pemberian keterangan palsu.

Miryam telah beberapa kali tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan KPK.

(baca: KPK Masukkan Miryam dalam Daftar Pencarian Orang)

Masyarakat atau pihak lain yang mengetahui keberadaan Miryam dapat melaporkan ke kantor Kepolisian terdekat.

Pengacara Miryam protes terhadap langkah KPK itu. Alasannya, penetapan tersangka tersebut akan diuji dalam praperadilan.

(baca: Miryam Masuk DPO, Pengacara Protes KPK)

Pengacara hanya akan menghadirkan Miryam jika diminta keterangan terkait kasus e-KTP, bukan soal kasus keterangan palsu.

Berita lain soal masalah ini adalah:

- Jadi Buron KPK, Miryam S Haryani Masih di Indonesia
- Polri Bantu Cari Miryam Haryani Buronan KPK
- Ini Alasan Miryam S Haryani Tak Hadiri Pemeriksaan di KPK
- Miryam S Haryani Masuk DPO, Kuasa Hukum Akan Mengadu ke Komnas HAM
- KPK Minta Pengacara Bawa Miryam S Haryani untuk Jalani Pemeriksaan
- Sidang E-KTP Belum Inkrah, Penetapan Tersangka Miryam Dipertanyakan

4. Fahd El Fouz tersangka

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz bin A Rafiq kembali menjadi tersangka di KPK.

Fahd menjadi tersangka dalam proyek kitab suci Al Quran di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama tahun 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer MTS.

(baca: Baru Bebas 3 Tahun, Fahd El Fouz Kembali Jadi Tersangka di KPK)

KPK baru membuka lagi kasus ini setelah vonis dijatuhkan pada dua terdakwa, lima tahun lalu.

Mereka adalah mantan politisi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetia.

Berurusan dengan kasus hukum bukan kali ini saja dialami Fahd. Fahd sempat dijebloskan ke Lapas Sukamiskin karena divonis bersalah dalam kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

(baca: Jumat, KPK Periksa Fahd El Fouz sebagai Tersangka Korupsi di Kemenag)

Ia disebut bersalah lantaran menyuap Rp Rp 5,5 miliar kepada anggota DPR, Wa Ode Nurhayati.

Ia divonis 2,5 tahun penjara oleh majelis hakim pada 11 Desember 2012. Dia pun bebas bersyarat pada 23 Agustus 2014 lalu.

5. Hunian buruh DP 1 persen

Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama pembangunan hunian vertikal murah bagi buruh dan pekerja di Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Total, ada 9.000 unit dalam 11 tower yang akan dibangun di lahan seluas 8,2 hektare tersebut.

(baca: Jokowi Resmikan Pembangunan Hunian bagi Buruh DP 1 Persen)

Sebanyak 6.000 unit di antaranya diperuntukan bagi buruh dan pekerja. Sementara, sisanya diperuntukan bagi masyarakat umum.

Unit khusus bagi buruh dan pekerja bertipe 30 akan dijual dengan harga Rp 293 juta.

Adapun, down payment per unit hanya 1 persen atau Rp 2,9 juta dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulannya.

"Tadi saya lihat contohnya. Dua kamar tidur, ada ruang makan, ruang tamu, sangat bagus sekali. Kalau seperti itu, saya juga mau," lanjut Jokowi.

(baca: Tak Ingin Rumah DP 1 Persen Dibeli Orang Kaya, Jokowi Gandeng Serikat Pekerja)

Jokowi tidak mau hunian murah yang diperuntukan bagi buruh serta pekerja berpenghasilan rendah itu, justru dimiliki oleh orang kaya.

Pemerintah akan bekerja sama dengan organisasi buruh untuk pengawasan kepemilikan.

Serikat pekerja bakalan melakukan seleksi apakah anggotanya memenuhi syarat untuk membeli rumah murah tersebut atau tidak.

6. Duet Ridwan Kamil-Dedi Mulyadi

Parpol mulai membahas Pilkada Jawa Barat yang akan digelar 2018. Sejumlah wacana muncul.

Partai Nasdem, misalnya, ingin menduetkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bersama Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

(baca: Nasdem Ingin Duetkan Ridwan Kamil dengan Dedi Mulyadi)

Nasdem sebelumnya sudah mendeklarasikan dukungannya terhadap Ridwan Kamil dalam Pilkada Jabar.

Adapun Golkar masih menunggu hasil survei untuk memastikan calon yang akan diusung di Pilkada Jabar 2018.

Saat ini ada kebijakan yang mengutamakan kader internal Golkar untuk diusung di Pilgub Jabar 2018.

Berita lain soal Pilkada Jabar adalah:

- Dede Yusuf: Keramaian Pilkada DKI Akan Bergeser ke Jabar
- Demokrat Mulai Penjaringan Pilgub Jabar Usai Rakernas
- PDI-P Ingin Majukan Kader Muda di Pilkada Jabar 2018