Berita Populer Kemarin: Rumah Buruh DP 1 Persen hingga Fahd El Fouz Kembali Jadi Tersangka KPK

Kompas.com - 28/04/2017, 06:38 WIB
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO/DENDY RAMDHANIBupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan nasional sepanjang Kamis (27/4/2017), didominasi masalah dugaan korupsi e-KTP.

Sidang kasus e-KTP digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Adapula wacana penggunaan hak angket DPR terhadap KPK serta soal kasus yang menjerat politisi Hanura Miryam S. Haryani dalam kasus e-KTP.

Topik lain, yakni soal penetapan tersangka politisi Golkar Fahd El Fouz bin A Rafiq hingga Pilkada Jawa Barat.

Berikut rangkuman berita pada Kamis, yang mungkin Anda belum baca:

1. Keponakan Novanto bersaksi

Mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi dihadirkan sebagai saksi kasus e-KTP dalam Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Irvan, yang merupakan keponakan politisi Golkar Setya Novanto, mengaku pernah bergabung dengan konsorsium pelaksana proyek e-KTP.

(baca: Keponakan Setya Novanto Mengaku Pernah Jadi Konsorsium E-KTP)

Keikutsertaan Irvan dalam proyek e-KTP diawali undangan yang ia terima untuk berkumpul di Ruko Fatmawati.

Ruko tersebut milik Vidi Gunawan, yang merupakan adik kandung pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Irvan saat ini menjabat sebagai Wakil Bendahara Partai Golkar.

Fakta menarik lainnya dalam sidang e-KTP adalah:

- Ada Setya Novanto di Balik Proyek E-KTP, Pengusaha Ini Tolak Ikut Lelang
- Jadi Saksi E-KTP, Olly Dondokambey Sebut Banyak Calo Anggaran di DPR
- Saksi Sebut Konsorsium E-KTP Pilih "Software" yang Tak Lolos Uji Kompetensi

2. Hak angket terhadap KPK

Usulan hak angket yang diajukan Komisi III DPR terhadap KPK akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada hari ini.

Hak angket ini terkait rekaman pemeriksaan anggota DPR Fraksi Hanura Miryam S. Haryani, saat diperiksa dalam kasus e-KTP.

(baca: Keputusan soal Usulan Hak Angket Dibahas pada Paripurna Jumat Besok)

Sebagai pengusul, Komisi III akan meminta persetujuan kepada DPR apakah usulan tersebut bisa dilanjutkan hingga ke pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau tidak.

Sejauh ini, ada 25 anggota DPR dari 8 fraksi yang menandatangani usulan hak angket tersebut.

Belakangan, sejumlah fraksi di DPR bersikap. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak.

Berikut berita-berita seputar wacana hak angket tersebut:

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Nasional
Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Nasional
Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Nasional
Logika Membingungkan Pemerintah: Imbau WNI Tak ke Luar Negeri tapi Cabut Larangan Masuk 14 Negara

Logika Membingungkan Pemerintah: Imbau WNI Tak ke Luar Negeri tapi Cabut Larangan Masuk 14 Negara

Nasional
Alasan Pemerintah Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru: Ikonik dan Dikenal Sejak Dulu

Alasan Pemerintah Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru: Ikonik dan Dikenal Sejak Dulu

Nasional
Investigasi Sementara KNKT, Ini Isi Rekaman Kokpit Sriwijaya Air yang Jatuh di Kepulauan Seribu

Investigasi Sementara KNKT, Ini Isi Rekaman Kokpit Sriwijaya Air yang Jatuh di Kepulauan Seribu

Nasional
BPOM Rilis 4 Jenis Vaksin Booster untuk Penerima Vaksin Sinovac

BPOM Rilis 4 Jenis Vaksin Booster untuk Penerima Vaksin Sinovac

Nasional
Saksi Sebut Munarman Terkait Pengeboman Gereja Katedral Jolo Filipina

Saksi Sebut Munarman Terkait Pengeboman Gereja Katedral Jolo Filipina

Nasional
Jokowi: IKN Dirancang agar Warga Pergi ke Mana-mana Dekat, Bisa Naik Sepeda dan Jalan Kaki

Jokowi: IKN Dirancang agar Warga Pergi ke Mana-mana Dekat, Bisa Naik Sepeda dan Jalan Kaki

Nasional
297 Juta Warga Sudah Divaksin, Jokowi: Ada yang Harus Naik Perahu, Naik Gunung...

297 Juta Warga Sudah Divaksin, Jokowi: Ada yang Harus Naik Perahu, Naik Gunung...

Nasional
Kepala Bappenas Umumkan Nama Ibu Kota Baru: Nusantara

Kepala Bappenas Umumkan Nama Ibu Kota Baru: Nusantara

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Baru Bukan Hanya Memindahkan Perkantoran, tapi Membangun Smart City

Jokowi: Ibu Kota Baru Bukan Hanya Memindahkan Perkantoran, tapi Membangun Smart City

Nasional
Polri Pastikan Kapolrestabes Medan Akan Ditindak Tegas jika Terbukti Terima Suap

Polri Pastikan Kapolrestabes Medan Akan Ditindak Tegas jika Terbukti Terima Suap

Nasional
Menanti Kejelasan Mahfud soal Menteri yang Minta Jatah Rp 40 Miliar ke Dirjen

Menanti Kejelasan Mahfud soal Menteri yang Minta Jatah Rp 40 Miliar ke Dirjen

Nasional
Pansus RUU IKN Sebut Ada yang Ingin Ambil Keuntungan dari Pemindahan Ibu Kota

Pansus RUU IKN Sebut Ada yang Ingin Ambil Keuntungan dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.