Kompas.com - 27/04/2017, 22:57 WIB
Peneliti Imparsial Evitarossi Budiawan. Fabian Januarius KuwadoPeneliti Imparsial Evitarossi Budiawan.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Imparsial Evitarossi menilai bahwa pemerintah keliru jika menggunakan kebijakan hukuman mati sebagai pendekatan dalam menanggulangi maraknya peredaran narkotika.

Menurut dia, hukuman mati terbukti tidak memberikan efek jera bagi para pelaku peredaran narkoba.

"Pendekatan Presiden Joko Widodo terkait war on drugs keliru. Hukuman mati terbukti tidak memberikan efek jera," ujar Evitarossi saat memberikan keterangan terkait evaluasi praktik hukuman mati, di bilangan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2017).

Evitarossi menuturkan, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2015 terdapat sekitar 3 juta pengguna narkotika. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 40 persen pada tahun 2015, yakni 5,1 juta pengguna.

Tercatat selama 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah terjadi 21 eksekusi mati. Sementara pada 2,5 tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo telah melaksanakan 18 eksekusi mati.

"Hukuman mati terbukti tidak memiliki efek jera. Data BNN tahun 2008 terdapat 3 juta pengguna narkoba. Pada 2015 justru menjadi 5,1 juta jiwa, meningkat 40 persen," kata dia.

(Baca juga: Penerapan Hukuman Mati Dinilai Memburuk di Era Presiden Jokowi)

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Marto mengatakan, hukuman mati yang masuk dalam kategori extrajudicial killing, tidak menyentuh persoalan narkotika.

Seharusnya, kata Ardi, pemerintah menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi, misalnya dari aspek pendidikan dan kesehatan. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dan sesuai dengan pemenuhan hak asasi manusia.

"Extrajudicial killing tidak menyentuh persoalan narkotika. Seharusnya pemerintah menerapkan pendekatan lain yang lebih manusiawi, jauh dari pendekatan yang bersifat represif," ujar Ardi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X