Menag Minta Masyarakat Cermat Memilih Biro "Travel" Umrah

Kompas.com - 27/04/2017, 22:42 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017).
EditorBayu Galih

CIREBON, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, masyarakat harus mewaspadai dan cermat dalam memilih biro travel umrah, agar tidak menjadi korban perjalanan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Masyarakat tentu harus lebih cermat, waspada dan teliti ketika memilih biro travel untuk perjalanan umrah, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari," kata Lukman di Cirebon, Jabar, Kamis (27/4/2017).

Lukman menuturkan, untuk itu masyarakat harus waspada dengan biro umrah dan ketika mau berangkat harus mengetahui secara detail biro travel-nya.

Salah satu info yang harus diketahui adalah, apakah biro itu memiliki izin atau tidak.

Untuk sekarang ini, lanjut Lukman, masyarakat sudah mudah dalam mencari informasi mengenai biro umrah yang legal.

Masyarakat tinggal mengakses situs Kemenag dan nanti di situ sudah tertera juga terdaftar biro travel umrah yang mengantongi izin.

"Sekarang itu untuk mengetahui apakah biro travel legal atau tidak itu mudah tinggal buka situs kami," ujar Lukman Hakim Saifuddin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: Menag Sarankan Calon Haji Gunakan Aplikasi "Haji Pintar")

Dia berpesan kepada masyarakat jangan sampai memilih biro travel yang tidak memiliki izin, karena akan menjadi penghambat dalam melaksanakan ibadah.

"Jangan berurusan dengan biro travel yang tidak memiliki izin, karena di kemudian hari tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Lukman Hakim Saifuddin.

(Khaerul Izan/ant)

Kompas TV Sebuah biro perjalanan haji dan umrah di Solo, Jawa Tengah digeruduk puluhan orang akibat tidak kunjung diberangkatkan. Mereka merasa ditipu dan meminta pengembalian uang. Tidak hanya dari Solo, mereka datang dari berbagai kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Cilacap.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.