Kompas.com - 27/04/2017, 18:40 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Miryam S Haryani, Aga Khan, protes terhadap langkah KPK yang memasukkan kliennya kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus pemberian keterangan palsu dalam persidangan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Surat permintaan DPO dikirimkan KPK ke Polri dan NCB (National Central Bureau, Interpol Indonesia) pada Kamis (27/4/2017).

"Kami secara tertulis atau komunikasi tidak diberitahu. Saya akan buat surat protes keras status DPO," kata Aga di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

(baca: KPK Masukkan Miryam dalam Daftar Pencarian Orang)

Aga mengatakan, kliennya telah berlaku komunikatif dengan KPK. Selain itu, ia juga memberitahukan secara tertulis kepada KPK terkait pengajuan prapradilan penetapan tersangka Miryam.

"Di perkara lain itu bisa kok mereka (hentikan pemeriksaan). Kok ini seperti tebang pilih. Seperti kasus Budi Gunawan, Hadi Poernomo, klien saya bukan korupsi. Saya rasa terlalu berlebihan. Pada panggilan kedua kami sudah diancam, tiba-tiba DPO," ujar Aga.

KOMPAS.COM/LUTFY MAIRIZAL PUTRA Tim Kuasa Hukum Miryan S Haryani, Patriani P Mulia (tengah) dan Aga Khan (Kanan) di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (27/4/2017)
Aga mengaku, dapat menghadirkan Miryam untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

(baca: Polri Bantu Cari Miryam Haryani Buronan KPK)

Namun, hal itu tidak berlaku dalam kasus pemberian keterangan palsu. Aga menilai, penetapan tersangka Miryam harus diuji kembali melalui praperadilan.

"Dalam pemberian keterangan palsu, kita uji dulu. Karena substansi perkaranya bukan wilayah KPK. Karena pasal 174 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) itu hak hakim dan dalam sidang hakim telah menolak. Kok jadi DPO?" ucap Aga.

Miryam diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan dua terdakwa Irman dan Sugiharto.

(baca: Farhat Abbas: Bandel Si Miryam)

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Miryam membantah semua keterangan yang ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP.

Setelah dikonfrontasi oleh tiga penyidik KPK, Miryam tetap pada keterangannya sejak awal persidangan.

Terkait permintaan KPK tersebut, jika penetapan DPO sudah terbit, maka Polri akan menyebarkannya ke seluruh jajaran kepolisian mulai dari Polda hingga Polsek.

Dengan demikian, hingga satuan terkecil kepolisian bisa membantu mencari keberadaan Miryam.

Kompas TV Langkah KPK Hadapi Kasus Megakorupsi E-KTP
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

Nasional
Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Nasional
Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Nasional
Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Nasional
Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Nasional
Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Nasional
Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Nasional
Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

Nasional
Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Nasional
Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.