Kompas.com - 27/04/2017, 16:46 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengkritik wacana penambahan anggota KPU sebanyak sebelas orang.

Menurut dia, wacana itu merupakan pengerucutan hasil rapat konsinyering Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bersama pemerintah di Hotel Atlet Century, Jakarta, pada Maret lalu.

Hadar menilai, jumlah komisioner yang ada saat ini yaitu tujuh orang, sudah efektif dalam menjalankan tugas pokok KPU.

"Saya rasa jumlah tujuh komisioner KPU itu sudah cukup, tidak perlu ditambah," ujar Hadar dalam diskusi RUU Pemilu, di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2017).

Menurut Hadar, penambahan jumlah komisioner akan berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dan kebijakan.

(Baca: Pansus RUU Pemilu Akan Voting Tiga Isu Krusial, Apa Saja?)

Semakin banyak komisioner, maka akan semakin lambat dalam menyatukan persepsi para anggota.

Selain itu, kata Hadar, jumlah komisioner akan memengaruhi kekompakan KPU.

"Tentunya penambahan anggota akan Mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, juga masalah kekompakan," kata Hadar.

Sebelumnya, Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, semua fraksi telah menyepakati rencana penambahan anggota KPU.

Rencana penambahan itu sejalan dengan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang berlangsung serentak.

Dengan penyelenggaraan secara serentak, maka penyelenggara pemilu dinilai akan memiliki tugas yang lebih berat.

Kompas TV Polemik Wacana Utusan Parpol Duduk di KPU (Bag 3)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yudo Margono Janji Jalankan Visi-Misi meski Tak sampai Setahun Jadi Panglima TNI

Yudo Margono Janji Jalankan Visi-Misi meski Tak sampai Setahun Jadi Panglima TNI

Nasional
Melayat Ferry Mursyidan, Ganjar Pranowo: Kami Punya 'Story' yang Panjang

Melayat Ferry Mursyidan, Ganjar Pranowo: Kami Punya "Story" yang Panjang

Nasional
Istri Yudo Margono: 'Alhamdulillah', Suami Dipercaya Jadi Panglima TNI

Istri Yudo Margono: "Alhamdulillah", Suami Dipercaya Jadi Panglima TNI

Nasional
DPR Gelar Paripurna Terkait Disetujuinya Yudo Margono Jadi Panglima TNI Pekan Depan

DPR Gelar Paripurna Terkait Disetujuinya Yudo Margono Jadi Panglima TNI Pekan Depan

Nasional
KPU Harap Perhatian Publik di Pemilu Serentak 2024 Tak Cuma soal Capres

KPU Harap Perhatian Publik di Pemilu Serentak 2024 Tak Cuma soal Capres

Nasional
UMKM Topang Perekonomian Nasional, Puan: Kadin Jangan Lupa dengan UMKM

UMKM Topang Perekonomian Nasional, Puan: Kadin Jangan Lupa dengan UMKM

Nasional
Subvarian XBB dan BQ.1 Mendominasi Kasus Covid-19 di RI, Totalnya 90 Persen

Subvarian XBB dan BQ.1 Mendominasi Kasus Covid-19 di RI, Totalnya 90 Persen

Nasional
Yudo Margono Sebut Sudah Seharusnya Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

Yudo Margono Sebut Sudah Seharusnya Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

Nasional
Ferry Mursyidan Meninggal, Jokowi: Dunia Politik Kehilangan Tokoh yang Baik

Ferry Mursyidan Meninggal, Jokowi: Dunia Politik Kehilangan Tokoh yang Baik

Nasional
KPK Duga Ada Transaksi Uang PT SMS dengan PT KAI Terkait Pengangkutan Batu Bara

KPK Duga Ada Transaksi Uang PT SMS dengan PT KAI Terkait Pengangkutan Batu Bara

Nasional
Kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali Mendominasi, Porsinya 90,63 Persen

Kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali Mendominasi, Porsinya 90,63 Persen

Nasional
Dudung Dukung Yudo Margono Disetujui Jadi Panglima TNI

Dudung Dukung Yudo Margono Disetujui Jadi Panglima TNI

Nasional
Antisipasi Ricuh Pemilu 2024, KPU Siapkan Ribuan Pamdal Mirip Pasukan Antihuru-hara

Antisipasi Ricuh Pemilu 2024, KPU Siapkan Ribuan Pamdal Mirip Pasukan Antihuru-hara

Nasional
KPK Panggil Sekretaris Dewan Komisaris PT Pertamina Jadi Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan LNG

KPK Panggil Sekretaris Dewan Komisaris PT Pertamina Jadi Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan LNG

Nasional
KPK Dalami Penggunaan Uang yang Diterima Lukas Enembe

KPK Dalami Penggunaan Uang yang Diterima Lukas Enembe

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.