Kinerja KPU Dinilai Tidak Efektif jika Jumlah Komisioner Bertambah

Kompas.com - 27/04/2017, 16:46 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay dalam diskusi RUU Pemilu di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2017).  KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay dalam diskusi RUU Pemilu di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hadar Nafis Gumay mengkritik wacana penambahan anggota KPU sebanyak sebelas orang.

Menurut dia, wacana itu merupakan pengerucutan hasil rapat konsinyering Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bersama pemerintah di Hotel Atlet Century, Jakarta, pada Maret lalu.

Hadar menilai, jumlah komisioner yang ada saat ini yaitu tujuh orang, sudah efektif dalam menjalankan tugas pokok KPU.

"Saya rasa jumlah tujuh komisioner KPU itu sudah cukup, tidak perlu ditambah," ujar Hadar dalam diskusi RUU Pemilu, di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2017).

Menurut Hadar, penambahan jumlah komisioner akan berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dan kebijakan.

(Baca: Pansus RUU Pemilu Akan Voting Tiga Isu Krusial, Apa Saja?)

Semakin banyak komisioner, maka akan semakin lambat dalam menyatukan persepsi para anggota.

Selain itu, kata Hadar, jumlah komisioner akan memengaruhi kekompakan KPU.

"Tentunya penambahan anggota akan Mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, juga masalah kekompakan," kata Hadar.

Sebelumnya, Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, semua fraksi telah menyepakati rencana penambahan anggota KPU.

Rencana penambahan itu sejalan dengan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang berlangsung serentak.

Dengan penyelenggaraan secara serentak, maka penyelenggara pemilu dinilai akan memiliki tugas yang lebih berat.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

Nasional
Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Nasional
BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X