Kompas.com - 27/04/2017, 11:44 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Pengabdian Masyarakat DPP Partai Golkar sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita berharap partainya tak perlu sampai memecat Yorrys Raweyai.

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai sebelumnya melontarkan pernyataan yang menyebut bila Ketua Umum Golkar Setya Novanto hampir pasti menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Ia pun terancam dijatuhi sanksi disiplin hingga pemecatan sebagai kader.

(Baca: Golkar Ancam Sanksi Yorrys karena Sebut Novanto Akan jadi Tersangka)

"Saya berharap, tidak berandai-andai, Bang Yorrys tidak akan dipecat," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Menurut Agus, mekanisme pemecatan seseorang sebagai anggota partai cukup panjang. Selain itu, ia menilai lebih baik partai mengurusi kepentingan lain ketimbang hanya memikirkan bagaimana memecat kadernya.

Hal itu tak hanya untuk Yorrys namun untuk kader lainnya yang juga dianggap tak sejalan dengan partai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk apa sebagai partai menghabiskan energi yang tidak-tidak, hanya memikirkan bagaimana memecat Bang Yorrys," kata Agus.

Agus memahami jika ada pernyataan-pernyataan dari DPD I dan II tentang sikap Yorrys dan sejumlah kader yang berbeda sikap dengan partai.

Namun, sebaiknya permasalahan seperti itu dicarikan jalan keluar yang baik. Termasuk soal kasus hukum yang menyeret nama Setya Novanto.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.