Kompas.com - 26/04/2017, 22:22 WIB
Pengacara Elza Syarief menghadiri panggilan KPK pada Senin (17/4/2017). Ia datang sebagai saksi dalam kasus pemberian Keterangan palsu terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Elza ditemani oleh pengacara Farhat Abbas. KOMPAS.COM/LUTFY MAIRIZAL PUTRAPengacara Elza Syarief menghadiri panggilan KPK pada Senin (17/4/2017). Ia datang sebagai saksi dalam kasus pemberian Keterangan palsu terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Elza ditemani oleh pengacara Farhat Abbas.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Farhat Abbas mengatakan, Elza Syarief telah mengingatkan kliennya, mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani untuk tidak mencabut berita acara pemeriksaan.

Menurut Farhat, Elza menyarankan agar Miryam tak mencabut BAP meskipun mendapatkan ancaman dari sejumlah anggota DPR untuk tidak membeberkan soal pembagian uang dalam proyek e-KTP.

"Elza jelas dari awal mengatakan tidak bisa mengubah BAP. Karena dari awal pemeriksaan di KPK direkam," ujar Farhat, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Farhat mengatakan, pengacara bernama Anton Taufik menemui Miryam dan memintanya mencabut isi BAP.

Hal itu diadukan Miryam kepada Elza. Oleh karena itu, Elza menyarankan agar ancaman itu tak dihiraukan.

(Baca: Farhat Abbas Dikonfirmasi soal Anggota DPR yang Mengancam Miryam)

"Elza mengatakan kalau kamu cabut BAP akan timbul satu permasalahan baru yamg akan ancaman hukumannya lebih berat," kata Farhat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Elza kemudian menyarankan Miryam menjadi justice collaborator. Dengan demikian, hukuman yang dia terima tidak seberat tersangka lain.

"Tapi bandel si Miryam. Padahal Miryam akui bahwa pencabutan berdasarkan tekanan. Tapi Miryam lakukan upaya praperadilan," kata Farhat.

Soal pengajuan praperadilan Miryam, Farhat menganggapnya hanya untuk mengulur waktu.

Miryam mempermasalahkan penetapan tersangkanya tidak sah.

(Baca juga: Farhat Abbas Ditanya Penyidik KPK soal Intervensi ke Elza Syarief)

Padahal, kata dia, KPK sudah menjalankan prosedur senagaimana mestinya.

"Tapi yang terjadi seolah ada tekanan dan itu hanya sekadar rekayasa KPK. Jadi Miryam harus menghadapi kasus korupsi dan halangi pemeriksaan," kata Farhat.

Kompas TV Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mempersilakan Komisi III DPR mengajukan hak angket kepada KPK.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.