Restorasi Gambut Libatkan Swasta dan Masyarakat

Kompas.com - 26/04/2017, 20:50 WIB
Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead. Fabian Januarius KuwadoKepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam melakukan restorasi lahan gambut.

Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead mengatakan, pelibatan pihak swasta dan masyarakat ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo demi memenuhi target 2 juta hektar restorasi lahan gambut pada 2020 mendatang.

"Masyarakat antusias untuk tidak mau terbakar lagi. Industri siap dan bagus dalam menjaga lahan gambut," kata Nazir, seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Nazir mengatakan, keterlibatan swasta dan masyarakat ini membuat proses restorasi gambut di lapangan relatif tidak menemui masalah yang berarti.

Ia optimistis BRG bisa mencapai target yang sudah ditetapkan.

Pada tahun 2016 lalu, BRG sudah melakukan restorasi 200.000 hektar lahan.

(Baca: Jokowi Ingatkan, Target Restorasi Gambut pada 2020 Capai 2 Juta Hektar)

Tahun ini, jumlahnya ditargetkan naik menjadi 650.000 lahan. Sebanyak 250.000 hektar lahan akan dikerjakan menggunakan APBN, sementara 400.000 lainnya akan digarap swasta.

"Kalau kita berhasil berikan asistensi, mengawasi, akan ada 400.000 plus 250.000 lahan restorasi gambut," ujar Nazir.

Saat membuka rapat terbatas, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap BRG setelah badan itu dibentuk setahun lalu.

"Evaluasi harus terus menerus kita lakukan karena BGR diberi target restorasi pada tahun 2020 sampai 2 juta hektar di 7 provinsi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, tujuh provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua.

"Kebakaran di lahan gambut harus kita cegah sedini mungkin karena jelas akan menimbulkan dampak yang luar biasa," tambah Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Nasional
Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

Nasional
Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Nasional
KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

Nasional
Hingga 2022, Kemendes PDTT Targetkan Pendirian 5.300 Lembaga Keuangan Desa

Hingga 2022, Kemendes PDTT Targetkan Pendirian 5.300 Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Muhammadiyah: Presiden Buka Peluang Revisi Materi UU Cipta Kerja

Muhammadiyah: Presiden Buka Peluang Revisi Materi UU Cipta Kerja

Nasional
Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Nasional
Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X