Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/04/2017, 19:23 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Syafruddin merasa tidak perlu dibentuk tim independen oleh presiden untuk mengusut kasus kekerasan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan

"Kan sudah ada tim khusus (yang dibentuk Polri). Polri pun sudah all out," ujar Syafruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Syafruddin memastikan bahwa tim bekerja secara profesional.

Saat ini, sudah 15 hari pascaperistiwa penyerangan Novel Baswedan, dan polisi belum juga menangkap pelakunya. Namun, Syafruddin mengatakan bahwa hal itu wajar.

"Ya namanya juga investigasi," ujar dia.

Meski demikian, mantan Kepala Lemdikpol itu menampik bahwa polisi kesulitan menangkap pelaku.

"Enggak (sulit). Teknisnya enggak bisa saya paparkan. Karena itu teknis, enggak bisa dibuka. Tapi detailnya sudah ada. Tanya ke Kapolda Metro Jaya," ujar Syafruddin.

(Baca juga: ICJR: Banyak Kasus Penyiraman Air Keras seperti Novel Tak Terungkap)

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Susanto Ginting sebelumnya meminta pimpinan KPK mendorong pemerintah membentuk im investigasi independen penyerangan Novel Baswedan.

(Baca: Polisi Dianggap Lamban, Presiden Perlu Bentuk Tim Independen)

Presiden Joko Widodo, menurut Miko, harus berinisiatif membuat tim yang akan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan terkait kasus penyiraman Novel dengan air keras.

"Kami tuntut dibentuk tim investigasi independen di bawah presiden untuk menuntaskan ini," ujar Miko dalam diskusi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kompas TV Dalang pelaku teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan belum juga terungkap.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Bentuk Majelis Kehormatan Usut Perubahan Substansi Perkara Hakim Aswanto

MK Bentuk Majelis Kehormatan Usut Perubahan Substansi Perkara Hakim Aswanto

Nasional
Kata Istana soal Isu 'Reshuffle di 1 Februari 2023

Kata Istana soal Isu "Reshuffle di 1 Februari 2023

Nasional
Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal 'Reshuffle', Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Soal "Reshuffle", Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Richard Eliezer: Perannya Dominan Tembak Brigadir J

Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Richard Eliezer: Perannya Dominan Tembak Brigadir J

Nasional
Jaksa: Richard Eliezer Polisi, Tahu Tembak Brigadir J Perbuatan Pidana

Jaksa: Richard Eliezer Polisi, Tahu Tembak Brigadir J Perbuatan Pidana

Nasional
Indonesia Beri Isyarat Tetap Lanjutkan Pengembangan Jet Tempur KF-21 Boramae

Indonesia Beri Isyarat Tetap Lanjutkan Pengembangan Jet Tempur KF-21 Boramae

Nasional
Jaksa: Teriakan Sambo 'Cepat Kau Tembak' Bukan Paksaan untuk Bharada E

Jaksa: Teriakan Sambo "Cepat Kau Tembak" Bukan Paksaan untuk Bharada E

Nasional
Soal Biaya Haji Rp 69 Juta, Kemenag: Masih Dinamis, Februari Akan Diputuskan

Soal Biaya Haji Rp 69 Juta, Kemenag: Masih Dinamis, Februari Akan Diputuskan

Nasional
Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Prabowo dan Anies

Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Prabowo dan Anies

Nasional
DKPP Diminta Usut Isu Istana Intervensi Penetapan Peserta Pemilu

DKPP Diminta Usut Isu Istana Intervensi Penetapan Peserta Pemilu

Nasional
Kemenlu Panggil Dubes Swedia, Sampaikan Kekecewaan atas Aksi Pembakaran Al Quran yang Dilakukan Rasmus Paludan

Kemenlu Panggil Dubes Swedia, Sampaikan Kekecewaan atas Aksi Pembakaran Al Quran yang Dilakukan Rasmus Paludan

Nasional
Isu 'Reshuffle' Berlarut-larut, Waketum PKB: Kasihan Menterinya

Isu "Reshuffle" Berlarut-larut, Waketum PKB: Kasihan Menterinya

Nasional
Bareskrim Akan Lakukan Penyelidikan Kasus Pencurian dengan File APK Berkedok Undangan

Bareskrim Akan Lakukan Penyelidikan Kasus Pencurian dengan File APK Berkedok Undangan

Nasional
Kejagung Nilai Tak Ada Perbuatan Perdata di Kasus Indosurya, Para Terdakwa Manfaatkan Celah Hukum

Kejagung Nilai Tak Ada Perbuatan Perdata di Kasus Indosurya, Para Terdakwa Manfaatkan Celah Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.