Soal Pindah Ibu Kota Negara, Bappenas Kaji Ketersediaan Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih mengkaji rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah baru di luar Pulau Jawa.

"Ini kan masih kami kaji, pokoknya yang pasti kalau ada, keinginan kami memindahkan pusat pemerintahan, jadi tidak semata-mata ibu kota tapi fokus pada pusat pemerintahan," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai pembukaan Musyawarah Pembangunan Nasional Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Satu hal yang pasti, lanjut Bambang, pemindahan ibu kota harus keluar Pulau Jawa mengingat ketersediaan lahan yang lebih memadai.

Ia juga menekankan, calon wilayah ibu kota baru juga harus sudah seluruhnya dikuasai oleh pemerintah.

"Pindahnya ke luar Jawa, yang pasti itu. Persisnya di mana, tentunya kita lihat pada ketersediaan lahan yang sudah 100 persen dikuasai oleh pemerintah. Jadi tidak perlu ada pembebasan lahan lagi," ujar Bambang.

Sebelumnya, Bambang sempat mengatakan, ada beberapa kota kandidat yang berpotensi menjadi ibu kota baru.

Dia mengakui salah satu kandidat ibu kota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Terkait munculnya nama Palangkaraya, sebagai kandidat ibu kota baru, karena hal tersebut juga pernah digagas oleh presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Soekarno pernah mewacanakan agar ibu kota dapat berpindah ke Palangkaraya, tepatnya pada 1950-an.

Proklamator kemerdekaan tersebut bahkan pernah mengunjungi kota yang terletak di tengah Indonesia itu, untuk meninjau perkembangan kota yang dilintasi Sungai Kapuas tersebut.

Bambang mengatakan, saat ini tim dari Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kemudian kesiapan dan ketersediaan lahan, hingga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut.

Rencana pemindahan ibu kota sendiri muncul kembali karena dinilai adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru.

(Baca juga: Istana Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Perlu Kajian Mendalam)

Pulau Jawa dianggap terlalu mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Itu pun aktivitas perekonomian di Jawa lebih banyak terkosentrasi di kawasan Jabodetabek atau DKI Jakarta, belum merata ke seluruh lapisan.

Bila rencana tersebut benar-benar terealisasi, lanjut Bambang, beban Jakarta yang kini dianggap terlalu berat, karena berperan ganda sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis, dapat berkurang.

(Citro Atmoko/ant)