Hak Angket, Mengawasi atau Mengancam KPK?

Kompas.com - 26/04/2017, 16:02 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINGedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.
EditorBayu Galih

Di tengah upaya Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat penuntasan kasus KTP elektronik, Komisi III DPR menggulirkan inisiatif hak angket. Pengawasan terhadap "ketidakberesan" KPK dijadikan landasannya. Namun, pegiat anti korupsi mencium kuatnya "bau" ancaman.

Usul penggunaan hak angket muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi III bersama KPK yang berlangsung Selasa hingga Rabu (18-19/4) dini hari. Dalam pertemuan itu, Komisi Hukum itu mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani, anggota DPR yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el.

Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, usulan hak angket tidak akan muncul jika pimpinan KPK bersikap "fleksibel". Menurut dia, Komisi III hanya meminta rekaman pemeriksaan Miryam yang diputar terbatas pada bagian yang menyebutkan ada tekanan dari anggota Komisi III (Kompas 20/4).

Pangkal relasi yang kembali "panas" antara Komisi III dan KPK bermula saat Miryam mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el. Di BAP itu, ia menjelaskan soal aliran uang ke sejumlah pihak, termasuk politisi kakap di DPR. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Miryam menyatakan, keterangan itu dibuat atas tekanan dari tiga penyidik KPK, di antaranya Novel Baswedan.

Pada 31 Maret 2017, majelis hakim mengonfirmasi hal itu kepada tiga penyidik KPK. KPK juga memutar rekaman suara dan gambar pemeriksaan yang menunjukkan suasana pemeriksaan "adem-adem" saja. Sebaliknya, penyidik KPK menyebut, Miryam mengaku ditekan anggota Komisi III, yakni Bambang Soesatyo, Aziz Syamsudin, Desmon J Mahesa, Masinton Pasaribu, dan Sarifuddin Sudding (Kompas, 31/3).

"Itu bohong. Makanya kami tantang KPK buka itu, tetapi KPK tidak berani," kata Masinton saat menjadi pembicara dalam program Satu Meja di Kompas TV dengan tema "Ancaman DPR untuk KPK", Senin (24/4).

Diskusi yang dipandu Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo itu dihadiri tiga pembicara lain, yaitu Juru Bicara KPK Febri Diansyah, peneliti Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho, dan Bivitri Susanti, pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Masinton berkali-kal membantah bahwa dorongan hak angket itu dilakukan karena terkait kasus Miryam. Menurut dia, hak angket yang digulirkan itu berada dalam konteks fungsi pengawasan DPR. "Kami tidak masuk ke sana (kasus KTP-el). Kami melihat ada laporan-laporan ke DPR soal surat perintah penyidikan bocor, dakwaan bocor. Dokumen rahasia bocor, bagaimana pengelolaan internal KPK," kata Masinton.

Akan tetapi, argumentasi itu dimentahkan Febri yang menuturkan bahwa dalam rapat dengar pendapat, KPK sudah menjawab semua pertanyaan Komisi III, semisal soal kebocoran draf surat perintah penyidikan Anas Urbaningrum pada 2013. Perdebatan baru memanas menjelang akhir rapat dengar pendapat saat Komisi III mengusulkan empat draf kesimpulan rapat. Tiga poin pertama disepakati, termasuk saran-saran perbaikan KPK. "Untuk poin keempat, Komisi III meminta KPK membuka rekaman BAP Miryam. Kami menghormati hubungan baik antarinstitusi dan pengawasan, tetapi ketika KPK sedang menangani kasus, tidak bisa membuka," katanya.

(Baca juga: Hak Angket untuk Lemahkan KPK)

Ketidakpercayaan publik

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X