Hak Angket, Mengawasi atau Mengancam KPK?

Kompas.com - 26/04/2017, 16:02 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINGedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.
EditorBayu Galih

Di tengah upaya Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat penuntasan kasus KTP elektronik, Komisi III DPR menggulirkan inisiatif hak angket. Pengawasan terhadap "ketidakberesan" KPK dijadikan landasannya. Namun, pegiat anti korupsi mencium kuatnya "bau" ancaman.

Usul penggunaan hak angket muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi III bersama KPK yang berlangsung Selasa hingga Rabu (18-19/4) dini hari. Dalam pertemuan itu, Komisi Hukum itu mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani, anggota DPR yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el.

Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, usulan hak angket tidak akan muncul jika pimpinan KPK bersikap "fleksibel". Menurut dia, Komisi III hanya meminta rekaman pemeriksaan Miryam yang diputar terbatas pada bagian yang menyebutkan ada tekanan dari anggota Komisi III (Kompas 20/4).

Pangkal relasi yang kembali "panas" antara Komisi III dan KPK bermula saat Miryam mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el. Di BAP itu, ia menjelaskan soal aliran uang ke sejumlah pihak, termasuk politisi kakap di DPR. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Miryam menyatakan, keterangan itu dibuat atas tekanan dari tiga penyidik KPK, di antaranya Novel Baswedan.

Pada 31 Maret 2017, majelis hakim mengonfirmasi hal itu kepada tiga penyidik KPK. KPK juga memutar rekaman suara dan gambar pemeriksaan yang menunjukkan suasana pemeriksaan "adem-adem" saja. Sebaliknya, penyidik KPK menyebut, Miryam mengaku ditekan anggota Komisi III, yakni Bambang Soesatyo, Aziz Syamsudin, Desmon J Mahesa, Masinton Pasaribu, dan Sarifuddin Sudding (Kompas, 31/3).

"Itu bohong. Makanya kami tantang KPK buka itu, tetapi KPK tidak berani," kata Masinton saat menjadi pembicara dalam program Satu Meja di Kompas TV dengan tema "Ancaman DPR untuk KPK", Senin (24/4).

Diskusi yang dipandu Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo itu dihadiri tiga pembicara lain, yaitu Juru Bicara KPK Febri Diansyah, peneliti Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho, dan Bivitri Susanti, pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Masinton berkali-kal membantah bahwa dorongan hak angket itu dilakukan karena terkait kasus Miryam. Menurut dia, hak angket yang digulirkan itu berada dalam konteks fungsi pengawasan DPR. "Kami tidak masuk ke sana (kasus KTP-el). Kami melihat ada laporan-laporan ke DPR soal surat perintah penyidikan bocor, dakwaan bocor. Dokumen rahasia bocor, bagaimana pengelolaan internal KPK," kata Masinton.

Akan tetapi, argumentasi itu dimentahkan Febri yang menuturkan bahwa dalam rapat dengar pendapat, KPK sudah menjawab semua pertanyaan Komisi III, semisal soal kebocoran draf surat perintah penyidikan Anas Urbaningrum pada 2013. Perdebatan baru memanas menjelang akhir rapat dengar pendapat saat Komisi III mengusulkan empat draf kesimpulan rapat. Tiga poin pertama disepakati, termasuk saran-saran perbaikan KPK. "Untuk poin keempat, Komisi III meminta KPK membuka rekaman BAP Miryam. Kami menghormati hubungan baik antarinstitusi dan pengawasan, tetapi ketika KPK sedang menangani kasus, tidak bisa membuka," katanya.

(Baca juga: Hak Angket untuk Lemahkan KPK)

Ketidakpercayaan publik

KPK sebagai institusi yang menjadi "obor" di tengah kegelapan perlawanan terhadap koruptor di Indonesia bukan sekali ini saja mendapat tekanan politik. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK sudah beberapa kali terjadi, seperti pada 2009 dan 2015. Novel juga beberapa kali menjadi target. Setelah itu, muncul upaya melemahkan KPK lewat revisi UU KPK. Publik merespons dengan dukungan masif terhadap KPK.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X