JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka kasus lama soal pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan menetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung.
Saat peristiwa itu terjadi, Syafruddin menjabat sebagai Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Siapa sebenarnya Syafruddin?
Dikutip dari situs Tribunnews.com, Syafruddin ditunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi untuk menjadi kepala BPPN menggantikan I Putu Ary Suta. Syafruddin pun langsung tancap gas, salah satunya dengan mengubah struktur dan kewenangan kepala BPPN agar tak terlalu sentralistik.
Alumnus jurusan Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1983 itu memimpin BPPN saat Presiden Megawati Soekarnoputri berkuasa, ketika masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tengah memanas. BPPN sendiri dibentuk pada awal 1998.
Akhir Desember 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002.
(Baca: Kasus SKL BLBI, KPK Tetapkan Mantan Kepala BPPN sebagai Tersangka)
Inpres tersebut jadi landasan pemerintah mengeluarkan jaminan kepastian hukum kepada para debitur BLBI yang telah melunasi kewajiban, atau menindak secara hukum mereka yang tak melaksanakan kewajibannya. Berkat Inpres itu juga BPPN bisa menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL).
Dalam sejumlah artikel, Syafruddin hanya dua tahun memimpin BPPN karena Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN. Praktis tugas pria yang meraih gelar doktor di Universitas Cornell, New York itu berakhir.
Di periode akhir kepemimpinan Syafruddin, BPPN mengeluarkan SKL kepada debitur BLBI, salah satunya ke Sjamsul Nursalim pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).
(Baca: Kronologi Timbulnya Kerugian Negara dalam Kasus Penerbitan SKL BLBI)
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.