Kompas.com - 25/04/2017, 20:03 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengupayakan pengembalian aset negara dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Para pelaku akan dijerat dengan dengan pasal pencucian uang dan pidana korporasi.

"Aset recovery nanti akan dilakukan dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Nanti diterapkan masalah tentang korporasi. Setelah di tracing ke perusahaanya nanti akan masuk," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa (25/4/2017).

KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Temenggung, sebagai tersangka. Penetapan ini terkait penerbitan SKL dalam BLBI.

Dalam penyelidikan, KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004.

(Baca: KPK Belum Lihat Instruksi Megawati terkait BLBI Langgar Hukum)

SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator BLBI kepada BPPN.

KPK menduga Syafrudin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara sekurangnya Rp 3,7 triliun.

Menurut Basaria, Sjamsul sudah menerima SKL dari BPPN, meski baru mengembalikan aset sebesar Rp 1,1 triliun, dari yang seharusnya Rp 4,8 triliun.

KPK akan mengumpulkan data-data keuangan untuk menelusuri aset negara yang diduga telah berubah bentuk. 

Selain itu, KPK akan mengikuti aliran dana mulai dari pemberian Bank Indonesia kepada obligor.

KPK juga akan menelusuri jumlah kick back atau keuntungan uang diperoleh Syafrudin dalam penerbitan SKL.

"Kewenangan KPK berdasarkan undang-undang adalah mengembalikan aset yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Itu adalah prioritas KPK," kata Basaria.

Kompas TV Todung: Koruptor Butuh Kepastian Hukum- Satu Meja
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Kabareskrim Anggap Diagram Konsorsium 303 Sambo Tidak Dibikin Orang Sembarangan

Eks Kabareskrim Anggap Diagram Konsorsium 303 Sambo Tidak Dibikin Orang Sembarangan

Nasional
Tanggal 7 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 7 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
UPDATE 5 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,22 Persen

UPDATE 5 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,22 Persen

Nasional
Kedekatan Prabowo dan Megawati, Peran Ketum PDI-P di Balik Keputusan Gerindra Masuk Kabinet

Kedekatan Prabowo dan Megawati, Peran Ketum PDI-P di Balik Keputusan Gerindra Masuk Kabinet

Nasional
Wakili Jokowi, Ma'ruf Amin Akan Hadiri KTT COP27 di Mesir

Wakili Jokowi, Ma'ruf Amin Akan Hadiri KTT COP27 di Mesir

Nasional
Soroti Isu Lingkungan di P20, Puan: Industri Harus Pulihkan Alam

Soroti Isu Lingkungan di P20, Puan: Industri Harus Pulihkan Alam

Nasional
KemenPPPA  Dampingi Korban Pencabulan di Pesantren Muaro Jambi hingga Pulih

KemenPPPA Dampingi Korban Pencabulan di Pesantren Muaro Jambi hingga Pulih

Nasional
Alasan Nasdem Tak Usung Ganjar Sebagai Capres: Tidak Ada Kejelasan Kapan Memutuskan

Alasan Nasdem Tak Usung Ganjar Sebagai Capres: Tidak Ada Kejelasan Kapan Memutuskan

Nasional
Jokowi: Tugas Hakim Konstitusi Saat ini Semakin Berat...

Jokowi: Tugas Hakim Konstitusi Saat ini Semakin Berat...

Nasional
Anies Mengaku Minta Izin Nasdem Untuk Tuntaskan Tugas di DKI Jakarta

Anies Mengaku Minta Izin Nasdem Untuk Tuntaskan Tugas di DKI Jakarta

Nasional
Pengacara Harap Bharada E Bisa Divonis Bebas di Persidangan

Pengacara Harap Bharada E Bisa Divonis Bebas di Persidangan

Nasional
Dorong Audit Bangunan, Jokowi Harap Semua Stadion Bisa Contoh GBK

Dorong Audit Bangunan, Jokowi Harap Semua Stadion Bisa Contoh GBK

Nasional
Sebut Ekonomi Akan Hadapi Badai, Prabowo: Kita Harus Siap

Sebut Ekonomi Akan Hadapi Badai, Prabowo: Kita Harus Siap

Nasional
UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292

UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292

Nasional
DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.