Anggota Komisi III Sebut Hak Angket Dapat Bahas Masalah Selain E-KTP

Kompas.com - 25/04/2017, 19:58 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi mengatakan, hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah diusulkan Komisi III berpotensi membahas hal lain di luar kasus korupsi e-KTP.

Sebab, kata Taufiq, banyak persoalan di internal Komisi Pemberantasan Korupsi yang sejatinya harus segera diperbaiki.

"Soal sprindik (surat perintah penyidikan) yang sering dibocorkan. Lalu soal audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di mana KPK sering menyalahkan peruntukannya," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Taufiq mengatakan, saat ini memang belum ada usulan resmi terkait tambahan materi pembahasan hak angket.

Komisi III masih berfokus mengungkap sengkarut fakta antara keterangan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 Miryam S Haryani dengan penyidik KPK Novel Baswedan.

Dalam persidangan kasus korupsi e-KTP, Novel mengungkapkan bila Miryam mengaku pernah ditekan oleh lima anggota Komisi III supaya mencabut isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang ia beberkan saat pemeriksaan di KPK.

Adapun lima anggota DPR itu adalah Bambang Soesatyo, Desmond Junedi Mahesa, Sarifuddin Sudding, Masinton Pasaribu, dan Azis Syamsudin.

Namun saat dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Sarifuddin Sudding, Miryam mengaku tak pernah ditekan oleh kelima orang tersebut.

"Kalau nanti hak angket itu berlangsung di pansus (panitia khusus), itu akan dipersoalkan. Bukan hanya itu (soal e-KTP). Intinya evaluasi, hak anget ini hak kami, akan kami gunakan hak kami di dalam semua persoalan," ujar politisi Nasdem itu.

(Baca juga: Desak KPK Buka Rekaman Pemeriksaan Miryam, DPR Gulirkan Hak Angket)

Komisi III saat ini tengah menunggu penandatanganan draf usulan hak angket oleh para anggotanya. Saat ini tercatat 26 orang sudah menandatangani.

Nantinya, draf tersebut akan diserahkan kepada Pimpinan DPR untuk dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus), kemudian dibacakan di Paripurna untuk disetujui sebagai usulan DPR bila nantinya disepakati.

KPK sendiri menilai hak angket yang digulirkan DPR bisa menghambat penuntasan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK, terutama kasus e-KTP.

"Jika itu (rekaman) dibuka, maka ada risiko kasus ini akan terhambat, dan itu artinya ada potensi ke depan penanganan e-KTP tidak akan tuntas," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Jumat (21/4/2017).

(Baca: KPK: Hak Angket DPR Bisa Hambat Penuntasan Kasus E-KTP)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei KPAI: 43 Persen Siswa Keluhkan Kuota Internet untuk Pembelajaran Daring

Survei KPAI: 43 Persen Siswa Keluhkan Kuota Internet untuk Pembelajaran Daring

Nasional
Polri Tahan Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking

Polri Tahan Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking

Nasional
Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa Hari Ini, Prabowo Akan Ditetapkan Jadi Ketua Umum Lagi

Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa Hari Ini, Prabowo Akan Ditetapkan Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
KPK Dalami Pembelian Mobil oleh Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Pembelian Mobil oleh Nurhadi dan Menantunya

Nasional
Nadiem: Kerja Sama Semua Pihak Diperlukan untuk Sukseskan Kurikulum Darurat

Nadiem: Kerja Sama Semua Pihak Diperlukan untuk Sukseskan Kurikulum Darurat

Nasional
Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Kejagung Akan Segera Serahkan Hasil Pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki ke Komisi Kejaksaan

Nasional
Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Ada 121.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Kembali Lampaui Jatim

Nasional
KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

Nasional
Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

Nasional
Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

Nasional
Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

Nasional
Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

Nasional
Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X