Tjahjo Ingatkan Kepala Daerah Cermat Hitung Anggaran Pilkada 2018

Kompas.com - 25/04/2017, 18:24 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat, di Hotel Intercontinental, Bandung, Kamis (13/4/2017). Fachri FachrudinMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat, di Hotel Intercontinental, Bandung, Kamis (13/4/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

SIDOARJO, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah agar untuk menghitung anggaran pelaksanaan Pilkada 2018 dengan cermat.

Ia menekankan, anggaran pelaksanaan tahapan Pilkada di 171 daerah tidak boleh mengurangi anggaran pembangunan.

"Kalau memberatkan harus diperhitungkan. Jangan sampai anggaran pembangunan kesedot semua. Pilkada penting, tapi buat masyarakat juga penting," ujar Tjahjo, di Alun-Alun Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (25/4/2017).

Tjahjo mengatakan, anggaran Pilkada 2018 mulai dikucurkan pada tahun ini.

Anggaran Pilkada di beberapa daerah bisa mengalami perubahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P).

"Karena seperti Jawa Timur (biaya Pilkada) tinggi, Jawa Barat tinggi, Jawa Tengah tinggi," kata Tjahjo.

(Baca: KPU Usulkan Anggaran Pilkada 2018 Rp 11,3 Triliun)

Pada kesempatan itu, mewakili pemerintah, Tjahjo menyatakan setuju atas saran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tahapan Pilkada 2018.

KPU mengusulkan tahapan Pilkada di 171 daerah berlangsung pada 27 Juni 2018.

"Tidak masalah. Kami ikut KPU," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, total usulan anggaran KPU ke Pemerintah Daerah mencapai Rp 11,3 triliun.

Arief menambahkan, anggaran tersebut cukup besar karena daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018 adalah daerah-daerah dengan jumlah pemilih besar.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X