Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Golkar Pertahankan Novanto meski Terjerat Kasus E-KTP

Kompas.com - 25/04/2017, 16:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, partainya solid mendukung Ketua Umum Setya Novanto meski yang bersangkutan kini tengah dikaitkan dengan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Solidnya dukungan Partai Golkar ini, lanjut Idrus, sudah dipastikan dalam rapat koordinasi nasional di Bali beberapa waktu lalu.

Forum itu dihadiri jajaran Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, serta seluruh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar seluruh Indonesia.

"Semua menyatakan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Setya Novanto hasil munaslub 2016. Tidak ada pikiran dari siapa pun untuk melakukan munaslub," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Idrus mengatakan, ada beberapa alasan yang mengemuka dalam rakornas, mengapa Novanto harus tetap menjadi ketua umum hingga akhir masa jabatannya.

Dalam waktu tidak terlalu lama, sudah ada prestasi-prestasi yang sudah diraih Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto.

"Pertama, dalam waktu kurang lebih sepuluh bulan, Ketum sudah mengunjungi semua DPD provinsi, 34 provinsi dan lebih dari 250 kota/kabupaten," kata Idrus.

Kedua, pilkada 2017 menempatkan Partai Golkar menjadi pemenang terbanyak dari keseluruhan partai yang ada.

"Luar biasa prestasi seperti ini. Oleh karena itu, banyak DPD I mau datang ke Jakarta memberi dukungan ke Setya Novanto," ucap Idrus.

Ketiga, Novanto juga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya semua proses hukum kepada lembaga antirasuah itu.

"Dan kami sangat menghargai sikap kooperatif ketum kami Novanto dalam menghadapi proses-proses hukum yang ada. Ini yang patut kita contoh," ucapnya.

Pernyataan ini disampaikan Idrus sekaligus menanggapi pernyataan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys sebelumnya menyebut Novanto hampir pasti jadi tersangka KPK.

Yorrys juga mengatakan, akan ada langkah penyelamatan Partai Golkar setelah KPK mencegah Novanto ke luar negeri.

(Baca juga: Yorrys Sebut Ada Langkah Penyelamatan Golkar Setelah KPK Cegah Setya Novanto)

Idrus mengaku sudah mengklarifikasi Yorrys soal maksud pernyataannya itu.

"Sebenarnya apa yang disampaikan bukan yang tertulis seperti yang disampaikan ke media. Maksud Bang Yorrys, Partai Golkar dalam kondisi apapun harus siap, tidak ada masalah, harus siap, apalagi kalau ada masalah," ucapnya.  

(Baca juga: Yorrys Sebut Elektabilitas Golkar Menurun karena Setya Novanto Diduga Terlibat Kasus E-KTP)

Kompas TV Setya Novanto Jadi Sosok Kunci Kasus Korupsi E-KTP?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com