Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: SBY Tak Mungkin Sengsarakan Rakyat, apalagi Zalim

Kompas.com - 25/04/2017, 11:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo meyakini Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak menzalimi masyarakat saat menjabat Presiden RI pada dua periode pemerintahan lalu.

Hal itu menjawab pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menilai pemerintahan SBY-Boediono zalim karena menetapkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tinggi ke pengusaha kecil.

"Pasti tidak akan menyesengsarakan rakyat apalagi zalim. Karena kita tahu integritas dan kapasitas beliau berdua yang dikenal sangat dekat dengan rakyat dan memasyarakat," kata Roy melalui pesan singkat, Selasa (25/4/2017).

Adapun SBY dan JK sebelumnya juga sempat berpasangan pada periode 2004. Meski begitu, kata Roy, pihaknya senyum-senyum saja jika mendapat kritik semacam itu.

(Baca: JK Sebut Pemerintahan SBY Zalim terhadap Pengusaha Kecil)

"Senyum-senyum saja," ucap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI itu.

Roy pun mengaku sepakat dengan pernyataan yang telah dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

Syarief mengakui, bunga yang diberlakukan untuk UKM saat itu cukup tinggi, yakni 22 persen. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah saat itu menggunakan sistem bunga menurun setiap bulannya. Sehingga, jika sistem bunganya dihitung flat, maka angka per bulannya hanya sekitar 10-11 persen.

Ia justru balik mengkritik pemerintahan Jokowi-JK. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang menurunkan suku bunga KUR hingga 7 persen.

(Baca: Pemerintahan SBY Disebut Zalim oleh JK, Ini kata Eks Menteri KUKM)

Namun, ia menegaskan bahwa yang lebih dibutuhkan pengusaha kecil bukan lah bunga yang rendah, namun kemudahan untuk mendapatkan pinjaman itu sendiri.

Syarief lalu mengingatkan, pada era SBY ada 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bisa menyalurkan KUR. Pengusaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia pun mudah mendapatkan akses perbankan. Namun kini, hanya sedikit bank yang bisa menyalurkan KUR.

"Bukan mau menjelekkan, tetapi bank yang menyalurkan kredit itu diperkecil sekarang tidak lebih dari 10. Semuanya tidak menyeluruh ke seluruh Indonesia," ucap Syarief.

"Bagaimana kalau suku bunga rendah tapi susah aksesnya sekarang? (akses KUR) kurang merata di indonesia, hanya di kota besar, tidak sampai ke pedalaman," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com