Bahas Pilkada 2018, Komisi II Undang KPU, Bawaslu, dan Ombudsman

Kompas.com - 25/04/2017, 11:34 WIB
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraRapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Ombudsman RI pada Selasa (25/4/2017). Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut membahas soal persiapan Pilkada 2018.

"Kami akan minta paparan terkait persiapan pilkada 2018. Kami ingin pilkada 2018 lebih baik dari pilkada 2017 dan 2015," kata Wakil Ketua Komisi II sekaligus pimpinan rapat, Ahmad Riza Patria sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Adapun diundangnya Ombudsman adalah untuk melaporkan tindak lanjut aduan masyarakat soal maladministrasi, khususnya terkait Pilkada.

Riza menilai, persiapan Pilkada 2018 perlu diatur secara matang. Hal ini karena jumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada akan lebih banyak dari Pilkada 2017.

Sebanyak 171 daerah akan melaksanakan Pilkada Serentak pada 2018. Sebanyak 17 pilkada di antaranya merupakan Pemilihan Gubernur. Selain itu, beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada pada 2018 merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang besar.

"Seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah-daerah yang dianggap rawan. Papua juga ada di 2018," ujar Politisi Partai Gerindra itu.

Rapat hari ini juga merupakan rapat perdana Komisi II bersama KPU dan Bawaslu Periode 2017-2022 yang baru dilantik beberapa waktu lalu.

Riza berharap, permasalahan yang kerap muncul pada penyelenggaraan Pilkada sebelumnya dapat diminimalisasi atau dihilangkan pada Pilkada 2018 mendatang. Salah satunya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang selalu menjadi masalah dari pemilu ke pemilu.

"Dengan 98 persen e-KTP yang terekam dan blanko sudah siap, kami harapkan di 2018 masalah e-KTP selesai dan DPT yang selalu jadi masalah pemilu ke pemilu dalam waktu setahun ini pemerintah dan KPU bisa mengambil hikmah dari masalah sebelumnya dan memberikan terobosan baru," ujarnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Nasional
Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Nasional
Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Nasional
Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Nasional
BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

Nasional
UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X