Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Pilkada 2018, Komisi II Undang KPU, Bawaslu, dan Ombudsman

Kompas.com - 25/04/2017, 11:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Ombudsman RI pada Selasa (25/4/2017). Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut membahas soal persiapan Pilkada 2018.

"Kami akan minta paparan terkait persiapan pilkada 2018. Kami ingin pilkada 2018 lebih baik dari pilkada 2017 dan 2015," kata Wakil Ketua Komisi II sekaligus pimpinan rapat, Ahmad Riza Patria sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Adapun diundangnya Ombudsman adalah untuk melaporkan tindak lanjut aduan masyarakat soal maladministrasi, khususnya terkait Pilkada.

Riza menilai, persiapan Pilkada 2018 perlu diatur secara matang. Hal ini karena jumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada akan lebih banyak dari Pilkada 2017.

Sebanyak 171 daerah akan melaksanakan Pilkada Serentak pada 2018. Sebanyak 17 pilkada di antaranya merupakan Pemilihan Gubernur. Selain itu, beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada pada 2018 merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang besar.

"Seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah-daerah yang dianggap rawan. Papua juga ada di 2018," ujar Politisi Partai Gerindra itu.

Rapat hari ini juga merupakan rapat perdana Komisi II bersama KPU dan Bawaslu Periode 2017-2022 yang baru dilantik beberapa waktu lalu.

Riza berharap, permasalahan yang kerap muncul pada penyelenggaraan Pilkada sebelumnya dapat diminimalisasi atau dihilangkan pada Pilkada 2018 mendatang. Salah satunya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang selalu menjadi masalah dari pemilu ke pemilu.

"Dengan 98 persen e-KTP yang terekam dan blanko sudah siap, kami harapkan di 2018 masalah e-KTP selesai dan DPT yang selalu jadi masalah pemilu ke pemilu dalam waktu setahun ini pemerintah dan KPU bisa mengambil hikmah dari masalah sebelumnya dan memberikan terobosan baru," ujarnya.

Kompas TV Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, masih menunggu sikap partai dalam Pilkada Jawa Barat 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com