Bahas Pilkada 2018, Komisi II Undang KPU, Bawaslu, dan Ombudsman

Kompas.com - 25/04/2017, 11:34 WIB
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraRapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Ombudsman RI pada Selasa (25/4/2017). Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut membahas soal persiapan Pilkada 2018.

"Kami akan minta paparan terkait persiapan pilkada 2018. Kami ingin pilkada 2018 lebih baik dari pilkada 2017 dan 2015," kata Wakil Ketua Komisi II sekaligus pimpinan rapat, Ahmad Riza Patria sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Adapun diundangnya Ombudsman adalah untuk melaporkan tindak lanjut aduan masyarakat soal maladministrasi, khususnya terkait Pilkada.

Riza menilai, persiapan Pilkada 2018 perlu diatur secara matang. Hal ini karena jumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada akan lebih banyak dari Pilkada 2017.

Sebanyak 171 daerah akan melaksanakan Pilkada Serentak pada 2018. Sebanyak 17 pilkada di antaranya merupakan Pemilihan Gubernur. Selain itu, beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada pada 2018 merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang besar.

"Seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah-daerah yang dianggap rawan. Papua juga ada di 2018," ujar Politisi Partai Gerindra itu.

Rapat hari ini juga merupakan rapat perdana Komisi II bersama KPU dan Bawaslu Periode 2017-2022 yang baru dilantik beberapa waktu lalu.

Riza berharap, permasalahan yang kerap muncul pada penyelenggaraan Pilkada sebelumnya dapat diminimalisasi atau dihilangkan pada Pilkada 2018 mendatang. Salah satunya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang selalu menjadi masalah dari pemilu ke pemilu.

"Dengan 98 persen e-KTP yang terekam dan blanko sudah siap, kami harapkan di 2018 masalah e-KTP selesai dan DPT yang selalu jadi masalah pemilu ke pemilu dalam waktu setahun ini pemerintah dan KPU bisa mengambil hikmah dari masalah sebelumnya dan memberikan terobosan baru," ujarnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Nasional
Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Nasional
Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Nasional
Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Nasional
Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Nasional
Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Nasional
Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Nasional
Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Nasional
Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Nasional
Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X