Pemerintah Pusat Minta Reklamasi Tetap Dilanjutkan, Ini Kata Sandiaga

Kompas.com - 24/04/2017, 16:46 WIB
Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat mendatangi perayaan Isra Miraj sekaligus tasyakuran kemenangan Anies-Sandi di Masjid Al Barkah As Syafiiyah Tebet, Jakarta Pusat, Minggu (23/4/2017). Kompas.com/David Oliver PurbaCalon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat mendatangi perayaan Isra Miraj sekaligus tasyakuran kemenangan Anies-Sandi di Masjid Al Barkah As Syafiiyah Tebet, Jakarta Pusat, Minggu (23/4/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, ia bersama pemerintah pusat akan segera membahas soal reklamasi di pantai utara, Jakarta.

Namun, pertemuan dengan perwakilan pemerintah belum akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Sebab, Sandiaga dan pasangannya, Anies Baswedan, baru diketahui memenangi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga dan real count KPU DKI.

Pertemuan baru akan dilakukan setelah Anies-Sandi telah ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

"Itu (Reklamasi) nanti akan kita bahas setelah penetapan. Kita akan fokus setelah penetapan," kata Sandiaga di Jakarta, Minggu (24/4/2017).

Pada masa kampanye, Anies-Sandi berjanji akan menghentikan proyek reklamasi. Namun, pemerintah pusat keberatan dengan rencana itu.

Reklamasi: Anies-Sandi Janji Hentikan Reklamasi, Ini Kata Luhut

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan meminta agar Anies-Sandi mengurungkan niatnya untuk menghentikan proyek reklamasi.

"Kita sudah ada proses yang baru, nanti disampaikan, dilihat. Tentu harus dengan baik-baik dijelaskan. Mungkin pak Anies belum punya data yang banyak (terkait reklamasi)," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Luhut meyakini, Anies-Sandi pada akhirnya akan mengerti bahwa proyek reklamasi saat ini sangat penting dan tak perlu dihentikan.

"Saya kira setelah lihat datanya dari hasil penelitian tentu akan datang dengan pikiran lebih jernih. Kita bicara untuk kepentingan nasional, kepentingan Jakarta. Karena penurunan kota Jakarta itu tiap tahun bisa 17,5 cm sampai 23 cm di beberapa tempat," ucap Luhut.

Baca: Janji Non-program Anies-Sandi: Hentikan Reklamasi hingga Tutup Alexis

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Nasional
Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X