Sinyal Rekonsiliasi Pasca-Pilkada DKI Jakarta...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pilkada DKI Jakarta telah usai. Hasil hitung cepat membuat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menyerahkan kursi Gubernur DKI Jakarta pada Anies Baswedan.

Anies Baswesan yang merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama wakilnya, Sandiaga Uno, berhasil unggul jauh dari Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum, Anies-Sandi memperoleh 57,95 persen. Sedangkan Ahok-Djarot hanya 42,05 persen.

Pertarungan yang begitu keras dan perpecahan antarpendukung terasa kental, bahkan belum reda pasca-pilkada usai. Rekonsiliasi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Agar masyarakat tak semakin terpecah belah, persatuan bangsa perlu dipupuk kembali.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu menilai penting bagi setiap masyarakat Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta, untuk meyakinkan bahwa Pancadila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan unsur perekat bangsa.

Kini, Ahok-Djarot masih memimpin DKI Jakarta hingga Anies-Sandi dilantik pada Oktober mendatang. Masinton berharap dinamika pro-kontra warga Jakarta yang terjadi karena pilkada dapat diredakan. Isu SARA yang sempat mewarnai perpolitikan Tanah Air juga harus mampu dihilangkan.

"Kita harapkan warga Jakarta saatnya sekarang bersatu kembali. Kemarin ada isu primordial, pribumi-non pribumi, isu SARA, harus mampu kita eliminasi," kata Masinton di Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Pihak Anies-Sandi rupanya juga serius ingin merajut tali rekonsiliasi. Program 100 hari disusun. Salah satunya khusus terkait rekonsiliasi. Program 100 hari rekonsiliasi dimulai pasca-penetapan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Seratus hari setelah nanti KPU menetapkan," kata politisi Partai Gerindra Rachel Maryam.

Rachel menambahkan, iktikad baik tersebut bahkan telah ditunjukkan Anies dengan mengunjungi Ahok di Balai Kota.

"Ini sinyal baik rekonsiliasi. Harus dilakukan berjenjang sampai ke bawah," ujar Rachel.

(Baca juga: Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua yang Berlangsung Aman...)

Sedangkan konsultan tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Eep Saefullah Fatah, menilai isu penistaan agama membuat Pilkada DKI Jakarta amat dramatis dan mengikat warga Jakarta secara emosional.

Emosi tersebut dikhawatirkan merembet ke daerah lain di luar Jakarta. Namun, menurut Eep, tidak semua daerah terpengaruh isu SARA.

Eep mencontohkan pada Pilkada Kalimantan Tengah. Politisi PDI-P Teras Narang melenggang hingga periode kedua di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim tersebut. Sedangkan Teras merupakan penganut Kristen Protestan.

"Bukti kepemimpinannya tersebar di mana-mana. Lalu ia terpilih kembali. Pemilih dia? Ya orang Islam," tutur Eep.

Ia menegaskan, semua warga harus memahami bahwa pertarungan di DKI telah usai.

"Itu harus kita ingat terus menerus sehingga semangat kita rekonsiliasi. Menurut saya, sudah selesai pertarungan kita," ujar Eep.

(Baca juga: Dibutuhkan Rekonsiliasi Nasional Pasca Pilkada DKI)

Sementara itu, ahli tata kota Marco Kusumawijaya menilai rekonsiliasi pasca-Pilkada DKI Jakarta tak sesulit yang dibayangkan. Namun, menurut Marco, ada masa di mana ada semacam "hangover" atau dampak sementara.

Rekonsiliasi di perkotaan dilihat cenderung lebih mudah ketimbang di tingkat nasional.

Polemik masih mungkin timbul, terutama terhadap kebijakan-kebijakan baru yang nantinya berbeda 180 derajat dari kebijakan lama.

Misalnya, penggusuran yang kemungkinan akan ditiadakan dan diganti dengan program perumahan yang lebih proaktif. Hal itu sangat berbeda dari pemerintahan Ahok.

"Tapi saya rasa itu tidak akan melanjutkan ketegangan malah akan menimbulkan kedamaian, ucap Marco.