Kompas.com - 22/04/2017, 20:19 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan calon gubernur Anies Baswedan bertemu di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (20/4/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan calon gubernur Anies Baswedan bertemu di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (20/4/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pilkada DKI Jakarta telah usai. Hasil hitung cepat membuat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menyerahkan kursi Gubernur DKI Jakarta pada Anies Baswedan.

Anies Baswesan yang merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama wakilnya, Sandiaga Uno, berhasil unggul jauh dari Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum, Anies-Sandi memperoleh 57,95 persen. Sedangkan Ahok-Djarot hanya 42,05 persen.

Pertarungan yang begitu keras dan perpecahan antarpendukung terasa kental, bahkan belum reda pasca-pilkada usai. Rekonsiliasi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Agar masyarakat tak semakin terpecah belah, persatuan bangsa perlu dipupuk kembali.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu menilai penting bagi setiap masyarakat Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta, untuk meyakinkan bahwa Pancadila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan unsur perekat bangsa.

Kini, Ahok-Djarot masih memimpin DKI Jakarta hingga Anies-Sandi dilantik pada Oktober mendatang. Masinton berharap dinamika pro-kontra warga Jakarta yang terjadi karena pilkada dapat diredakan. Isu SARA yang sempat mewarnai perpolitikan Tanah Air juga harus mampu dihilangkan.

"Kita harapkan warga Jakarta saatnya sekarang bersatu kembali. Kemarin ada isu primordial, pribumi-non pribumi, isu SARA, harus mampu kita eliminasi," kata Masinton di Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pihak Anies-Sandi rupanya juga serius ingin merajut tali rekonsiliasi. Program 100 hari disusun. Salah satunya khusus terkait rekonsiliasi. Program 100 hari rekonsiliasi dimulai pasca-penetapan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Seratus hari setelah nanti KPU menetapkan," kata politisi Partai Gerindra Rachel Maryam.

Rachel menambahkan, iktikad baik tersebut bahkan telah ditunjukkan Anies dengan mengunjungi Ahok di Balai Kota.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Nasional
TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

Nasional
KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Nasional
Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Nasional
Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Nasional
Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Nasional
PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

Nasional
Acara Sosial Budaya Dibatasi Maksimal 50 Orang Saat Nataru

Acara Sosial Budaya Dibatasi Maksimal 50 Orang Saat Nataru

Nasional
Selama Nataru, Orang Belum Divaksinasi Covid-19 Dilarang Bepergian Jarak Jauh

Selama Nataru, Orang Belum Divaksinasi Covid-19 Dilarang Bepergian Jarak Jauh

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut, dan Darat Dibatasi

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut, dan Darat Dibatasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.