Jokowi Bicara Upaya Ambil Alih Tambang Asing...

Kompas.com - 22/04/2017, 18:58 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 2 Januari 2016 Fabian Januarius Kuwado/Kompas.comPresiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 2 Januari 2016
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan mengambil alih aset-aset pertambangan di Indonesia yang masih dikuasai perusahaan asing.

Dalam pidatonya di acara Forum Ekonomi Umat yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017), Jokowi menceritakan soal beberapa aset tambang yang mulai diambil alih pemerintah dan swasta dalam negeri.

"Misalnya Blok Mahakam yang dulunya dimiliki Jepang, pada tahun lalu sudah 100 persen sudah diambil alih oleh pemerintah dan diberikan kepada Pertamina," ujar Jokowi.

Jokowi melanjutkan, aset tambang yang diambil alih selanjutnya yakni Newmont. Namun, pengambilalihan tersebut bukan dilakukan oleh pemerintah, melainkan oleh pengusaha dalam negeri, yakni Arifin Panigoro.

Arifin sendiri hadir dalam Kongres Ekonomi Umat tersebut.

"Yang kedua Newmont, ini tambang emas terbesar yang ada di Nusa Tenggara," kata Jokowi.

Ini juga telah diambil alih oleh pengusaha yang pada siang hari ini juga hadir. Yang sebelumnya dimiliki oleh Australia, sudah dimiliki swasta kita, Pak Arifin Panigoro," ujar dia.

Mendengar pernyataan Jokowi itu, Arifin hanya tertawa sambil mengangguk-anggukan kepalanya.

"Pak Arifin juga harus ngerti bahwa itu juga didukung oleh pemerintah," ujar Jokowi.

Lantas, bagaimana dengan aset pertambangan lain yang masih dikuasai perusahaan negara lain? Jokowi mengatakan, publik harus bersabar untuk mewujudkan hal tersebut.

"Nah ini satu-satu, jangan langsung diminta semuanya. Yang jelas ini patut kita syukuri," ujar Jokowi.

(Baca juga: Kasus Newmont Bisa Jadi Acuan untuk Selesaikan Kemelut Freeport)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X