Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bicara Upaya Ambil Alih Tambang Asing...

Kompas.com - 22/04/2017, 18:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan mengambil alih aset-aset pertambangan di Indonesia yang masih dikuasai perusahaan asing.

Dalam pidatonya di acara Forum Ekonomi Umat yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017), Jokowi menceritakan soal beberapa aset tambang yang mulai diambil alih pemerintah dan swasta dalam negeri.

"Misalnya Blok Mahakam yang dulunya dimiliki Jepang, pada tahun lalu sudah 100 persen sudah diambil alih oleh pemerintah dan diberikan kepada Pertamina," ujar Jokowi.

Jokowi melanjutkan, aset tambang yang diambil alih selanjutnya yakni Newmont. Namun, pengambilalihan tersebut bukan dilakukan oleh pemerintah, melainkan oleh pengusaha dalam negeri, yakni Arifin Panigoro.

Arifin sendiri hadir dalam Kongres Ekonomi Umat tersebut.

"Yang kedua Newmont, ini tambang emas terbesar yang ada di Nusa Tenggara," kata Jokowi.

Ini juga telah diambil alih oleh pengusaha yang pada siang hari ini juga hadir. Yang sebelumnya dimiliki oleh Australia, sudah dimiliki swasta kita, Pak Arifin Panigoro," ujar dia.

Mendengar pernyataan Jokowi itu, Arifin hanya tertawa sambil mengangguk-anggukan kepalanya.

"Pak Arifin juga harus ngerti bahwa itu juga didukung oleh pemerintah," ujar Jokowi.

Lantas, bagaimana dengan aset pertambangan lain yang masih dikuasai perusahaan negara lain? Jokowi mengatakan, publik harus bersabar untuk mewujudkan hal tersebut.

"Nah ini satu-satu, jangan langsung diminta semuanya. Yang jelas ini patut kita syukuri," ujar Jokowi.

(Baca juga: Kasus Newmont Bisa Jadi Acuan untuk Selesaikan Kemelut Freeport)

Kompas TV Pemerintah Beri Freeport IUPK Selama 8 Bulan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com