Kompas.com - 22/04/2017, 15:06 WIB
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan topik: Mengobati Luka Pilkada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPolitisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan topik: Mengobati Luka Pilkada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017).
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak dipungkiri Pilkada DKI Jakarta 2017 masih menyisakan pergesekan di tengah masyarakat.

Isu SARA selama penyelenggaraan Pilkada menguat di ranah media sosial dan menyebabkan keterbelahan di masyarakat.

Meski demikian, Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai "luka" yang diderita oleh warga Jakarta pasca-Pilkada akan cepat pulih.

Menurut Viva, proses rekonsiliasi di Jakarta akan lebih cepat dibandingkan di daerah lain, sebab tingkat rasionalitas pemilih di DKI cukup baik. Ditambah lagi dengan peran media mainstream dan media sosial.

"Tingkat rasionalitas pemilih DKI lebih tinggi. Proses rekonsiliasi di masyarakat akan lebih cepat," ujar Viva saat berbicara dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan topik: "Mengobati Luka Pilkada" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017).

 Baca: Usai Bertemu Ahok, Anies Ingin Ada Rekonsiliasi Antar Pendukung

Viva menuturkan, proses rekonsiliasi harus juga didukung oleh peran media massa. Faktor media juga menjadi salah satu daya dukung untuk mengurangi polarisasi atau keterbelahan di masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masyarakat Jakarta saat ini sudah lebih melek media, mulai dari media mainstream hingga media sosial. Beda dengan daerah yang tidak didukung media masa, penyembuhan lukanya lama," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Pengamat sosial sekaligus dosen Fakultas Komunikasi Universitas Indonesia Devie Rahmawati berpendapat bahwa upaya rekonsiliasi harus dilakukan dalam skala nasional.

Baca: Dibutuhkan Rekonsiliasi Nasional Pasca Pilkada DKI

Rekonsiliasi nasional tersebut harus diinisiasi oleh para elite politik. Hal itu diperlukan untuk menghindari adanya potensi polarisasi di masyarakat yang semakin parah, mengingat panasnya situasi saat sebelum dan sesudah Pilkada.

"Elit perlu menjadi contoh untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Apalagi dengan menguatnya isu SARA belakangan ini. Memang perlu waktu untuk berkeliling ke daerah dan mendengarkan masyarakat," ujar Devie.

Rekonsiliasi nasional, kata Devie, bisa dilakukan dengan bertemu langsung dengan masyarakat di daerah. Para elit politik harus menjelaskan dan bisa meyakinkan masyarakat bahwa proses Pilkada hanya merupakan bagian dari kontestasi politik, terlepas dari isu kesukuan dan agama.

Menurut Devie, cara tersebut efektif sebab hubungan patron klien masih kental di sebagian besar masyarakat Indonesia. Artinya, masyarakat akan cenderung mendengarkan seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang dan pengaruh besar.

"Elit politik harus meyakinkan masyarakat bahwa Pilkada hanya menjadi bagian dari kontestasi politik," tutur Devie.

Kompas TV Jika Terpilih, Anies-Sandi akan Gelar Rekonsiliasi



Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu

Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pukat UGM: Indonesia Masih Lekat dengan Korupsi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pukat UGM: Indonesia Masih Lekat dengan Korupsi

Nasional
Akun Instagram Humas Polda Kalteng Panggil Warganet Lewat DM, Anggota DPR Minta Aparat Bijak

Akun Instagram Humas Polda Kalteng Panggil Warganet Lewat DM, Anggota DPR Minta Aparat Bijak

Nasional
Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat dengan Metode Jemput Bola

Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat dengan Metode Jemput Bola

Nasional
Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Nasional
Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Nasional
Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Nasional
Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Nasional
Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Nasional
Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Nasional
Pemerintah Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna agar Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah

Pemerintah Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna agar Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah

Nasional
KJRI: Barcode PeduliLindungi sampai Saat Ini Belum Bisa Dibaca Pemerintah Arab Saudi

KJRI: Barcode PeduliLindungi sampai Saat Ini Belum Bisa Dibaca Pemerintah Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.