Hak Angket untuk Lemahkan KPK

Kompas.com - 21/04/2017, 20:38 WIB
Sejumlah orang dari Koalisi Save KPK mengenakan kostum super hero saat menggelar aksi dukungan kepada KPK di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (16/4/2017). Koalisi Save KPK mengecam segala bentuk pelemahan dan intimidasi kepada KPK serta terus mendukung kerja pemberantasan korupsi. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGSejumlah orang dari Koalisi Save KPK mengenakan kostum super hero saat menggelar aksi dukungan kepada KPK di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (16/4/2017). Koalisi Save KPK mengecam segala bentuk pelemahan dan intimidasi kepada KPK serta terus mendukung kerja pemberantasan korupsi.
EditorSabrina Asril

”Nanti setiap ada anggota DPR tersangkut kasus hukum, DPR bisa mengintervensi, bahkan membebaskan, anggotanya dari jerat hukum dengan hak angket yang dimilikinya,” katanya.

Terganggu

Secara terpisah, Wakil Ketua Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno mengakui, fungsi pengawasan DPR mau tidak mau berkelindan dengan intervensi. Sebagai lembaga politik, DPR merasa kepentingannya terganggu akhir-akhir ini, baik secara perorangan, kelompok, maupun kelembagaan.

”Tentu supervisi dan intervensi itu harus dibedakan. Hanya memang tapal batasnya sering kali tidak terlalu jelas,” katanya.

Menurut dia, KPK terlalu mendramatisasi pemberantasan korupsi dengan penyebutan sejumlah nama anggota DPR kepada publik ketika belum ada kepastian. Akhirnya, DPR pun mengambil jalur yang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencari pembelaan.

Menurut Hendrawan, langkah politik ke KPK telah dibahas dalam beberapa rapat Fraksi PDI-P. Usulan hak angket hanya salah satu jalur yang akhirnya disepakati berdasarkan dinamika di rapat Komisi III.

(Baca:

”Prinsip umumnya sudah dibicarakan. Tujuannya agar penegakan hukum berjalan baik. Jangan bersandiwara. Mau sampai kapan politisi kami terus disebut-sebut dan memunculkan salah tafsir?” katanya.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang sebelumnya tidak hadir di rapat Komisi III dengan KPK akhirnya memutuskan mendukung hak angket.

Anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, meminta publik tidak apriori terhadap langkah DPR itu dan menganggapnya sebagai upaya penyerangan dan upaya intervensi.

”Angket ini muncul karena KPK tidak transparan. KPK itu semuanya mau dirahasiakan. Namun, DPR kan pengawas. Kalau semua rahasia, apa yang mau kami awasi?” ujarnya.

Dengan demikian, usulan hak angket telah disetujui delapan fraksi. Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera belum memutuskan.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pimpinan DPR belum menerima surat usulan pengajuan hak angket dari Komisi III. Jika memang surat itu ada dan telah diterima, pimpinan DPR harus menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. (APA/AGE)

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Nasional
Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Nasional
Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Nasional
Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Nasional
Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Nasional
Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Nasional
Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Nasional
Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Nasional
Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X