Hak Angket untuk Lemahkan KPK

Kompas.com - 21/04/2017, 20:38 WIB
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Sejumlah orang dari Koalisi Save KPK mengenakan kostum super hero saat menggelar aksi dukungan kepada KPK di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (16/4/2017). Koalisi Save KPK mengecam segala bentuk pelemahan dan intimidasi kepada KPK serta terus mendukung kerja pemberantasan korupsi.

Secara terpisah, Wakil Ketua Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno mengakui, fungsi pengawasan DPR mau tidak mau berkelindan dengan intervensi. Sebagai lembaga politik, DPR merasa kepentingannya terganggu akhir-akhir ini, baik secara perorangan, kelompok, maupun kelembagaan.

”Tentu supervisi dan intervensi itu harus dibedakan. Hanya memang tapal batasnya sering kali tidak terlalu jelas,” katanya.

Menurut dia, KPK terlalu mendramatisasi pemberantasan korupsi dengan penyebutan sejumlah nama anggota DPR kepada publik ketika belum ada kepastian. Akhirnya, DPR pun mengambil jalur yang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencari pembelaan.

Menurut Hendrawan, langkah politik ke KPK telah dibahas dalam beberapa rapat Fraksi PDI-P. Usulan hak angket hanya salah satu jalur yang akhirnya disepakati berdasarkan dinamika di rapat Komisi III.

(Baca:

”Prinsip umumnya sudah dibicarakan. Tujuannya agar penegakan hukum berjalan baik. Jangan bersandiwara. Mau sampai kapan politisi kami terus disebut-sebut dan memunculkan salah tafsir?” katanya.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang sebelumnya tidak hadir di rapat Komisi III dengan KPK akhirnya memutuskan mendukung hak angket.

Anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, meminta publik tidak apriori terhadap langkah DPR itu dan menganggapnya sebagai upaya penyerangan dan upaya intervensi.

”Angket ini muncul karena KPK tidak transparan. KPK itu semuanya mau dirahasiakan. Namun, DPR kan pengawas. Kalau semua rahasia, apa yang mau kami awasi?” ujarnya.

Dengan demikian, usulan hak angket telah disetujui delapan fraksi. Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera belum memutuskan.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pimpinan DPR belum menerima surat usulan pengajuan hak angket dari Komisi III. Jika memang surat itu ada dan telah diterima, pimpinan DPR harus menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. (APA/AGE)

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Nasional
Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Nasional
Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Nasional
Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Nasional
Kode 'B1' dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Kode "B1" dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Nasional
TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

Nasional
Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional

Close Ads X