Pemerintah Akan Bersikap Terbuka Saat Pembahasan Hukuman Mati di Dewan HAM PBB

Kompas.com - 21/04/2017, 19:44 WIB
Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar, saat memberikan keterangan di ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDirektur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar, saat memberikan keterangan di ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Dicky Komar mengatakan, pemerintah akan bersikap terbuka dalam pembahasan mengenai kebijakan hukuman mati dengan negara-negara anggota PBB saat Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB.

UPR akan berlangsung pada 3-5 Mei 2017 di Jenewa.

Menurut Dicky, kebijakan hukuman mati kemungkinan besar akan dibahas saat pemerintah menyampaikan laporan mengenai kondisi penegakan HAM di bawah mekanisme UPR.

"Penerapan kebijakan hukuman mati kemungkinan akan dibahas. Pemerintah akan bersikap terbuka dalam pembahasan tersebut," ujar Dicky, saat memberikan keterangan pers di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017).

Dicky mengatakan, selama ini pemerintah tidak pernah menolak untuk berdiskusi dengan negara-negara yang mendukung penghapusan hukuman mati.

Namun, dia mengingatkan, hingga saat ini belum ada konstitusi global yang melarang suatu negara menerapkan hukuman mati.

(Baca: Pemerintah Akan Tegaskan Komitmen Penegakan HAM di Dewan HAM PBB)

"Kami selalu membahas bersama negara-negara yang pro penghapusan hukuman mati. Yang pasti sampai saat ini belum ada konstitusi global yang mengatur soal hukuman mati," ujar Dicky.

UPR merupakan mekanisme inovatif di mana seluruh 193 negara anggota PBB menjalani proses kaji ulang secara sukarela dan berkala terkait situasi HAM di masing-masing negara.

Dicky mengatakan, pada pelaporan siklus ketiga itu, pemerintah akan fokus pada beberapa hal.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT Bupati Nganduk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganduk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X