Kompas.com - 21/04/2017, 19:44 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Dicky Komar mengatakan, pemerintah akan bersikap terbuka dalam pembahasan mengenai kebijakan hukuman mati dengan negara-negara anggota PBB saat Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB.

UPR akan berlangsung pada 3-5 Mei 2017 di Jenewa.

Menurut Dicky, kebijakan hukuman mati kemungkinan besar akan dibahas saat pemerintah menyampaikan laporan mengenai kondisi penegakan HAM di bawah mekanisme UPR.

"Penerapan kebijakan hukuman mati kemungkinan akan dibahas. Pemerintah akan bersikap terbuka dalam pembahasan tersebut," ujar Dicky, saat memberikan keterangan pers di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017).

Dicky mengatakan, selama ini pemerintah tidak pernah menolak untuk berdiskusi dengan negara-negara yang mendukung penghapusan hukuman mati.

Namun, dia mengingatkan, hingga saat ini belum ada konstitusi global yang melarang suatu negara menerapkan hukuman mati.

(Baca: Pemerintah Akan Tegaskan Komitmen Penegakan HAM di Dewan HAM PBB)

"Kami selalu membahas bersama negara-negara yang pro penghapusan hukuman mati. Yang pasti sampai saat ini belum ada konstitusi global yang mengatur soal hukuman mati," ujar Dicky.

UPR merupakan mekanisme inovatif di mana seluruh 193 negara anggota PBB menjalani proses kaji ulang secara sukarela dan berkala terkait situasi HAM di masing-masing negara.

Dicky mengatakan, pada pelaporan siklus ketiga itu, pemerintah akan fokus pada beberapa hal.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya 'Quadruple Power'

Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya "Quadruple Power"

Nasional
Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Nasional
Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Nasional
Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Nasional
Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Nasional
Ini Kata Pengacara soal Pengakuan Sambo atas Tewasnya Brigadir J

Ini Kata Pengacara soal Pengakuan Sambo atas Tewasnya Brigadir J

Nasional
Prabowo Mesti Jeli Pilih Cawapres bila Tak Ingin Ulangi Kekalahan Pilpres 2014 dan 2019

Prabowo Mesti Jeli Pilih Cawapres bila Tak Ingin Ulangi Kekalahan Pilpres 2014 dan 2019

Nasional
Jambore Nasional Pramuka 2022 Bakal Dibuka Ma'ruf Amin

Jambore Nasional Pramuka 2022 Bakal Dibuka Ma'ruf Amin

Nasional
Kuasanya Dicabut, Eks Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Minta 'Fee' Rp 15 Triliun

Kuasanya Dicabut, Eks Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Minta "Fee" Rp 15 Triliun

Nasional
Ketua Komisi III Pastikan Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir Yosua Digelar Terbuka

Ketua Komisi III Pastikan Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir Yosua Digelar Terbuka

Nasional
Prabowo Dinilai di Atas Angin jika Ganjar dan Anies Tak Maju pada 2024

Prabowo Dinilai di Atas Angin jika Ganjar dan Anies Tak Maju pada 2024

Nasional
OTT Bupati Pemalang Terkait Jual Beli Jabatan

OTT Bupati Pemalang Terkait Jual Beli Jabatan

Nasional
Muzani Sebut Kader Siap Kerja Keras Menangkan Prabowo di Pilpres 2024

Muzani Sebut Kader Siap Kerja Keras Menangkan Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
Sufmi Dasco Sebut Ada Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Sufmi Dasco Sebut Ada Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Update OTT Bupati Pemalang: Jumlah Orang yang Ditangkap Menjadi 34

Update OTT Bupati Pemalang: Jumlah Orang yang Ditangkap Menjadi 34

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.