Kompas.com - 21/04/2017, 11:05 WIB
Terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang lanjutan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4/2017). Dalam sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Ahok bersalah dan dipidana penjara 1 tahun. POOL / ANTARA FOTO / MUHAMMAD ADIMAJATerdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang lanjutan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4/2017). Dalam sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Ahok bersalah dan dipidana penjara 1 tahun.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab kekalahan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

Wakil Sektetaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana menilai isu agama menjadi hal utama yang menjegal langkah pasangan petahana untuk kembali memimpin ibukota.

"Saya melihat memang isu agama terutama dugaan penistaan agama adalah faktor utama yang membuat Ahok-Djarot kalah," ujar Dadang melalui pesan singkat, Jumat (21/4/2017).

(Baca: Politisi PDI-P: Banyak Faktor Ahok Kalah, Salah Satunya Keluhan Birokrat)

Dadang mengaku hasil Pilkada DKI putaran pertama sudah menunjukkan bahwa perjuangan Ahok-Djarot ke depan akan berat.

Hasil rekapitulasi KPU DKI dalam Pilkada DKI putaran pertama, pasangan Ahok-Djarot memperoleh 2.364.577 suara atau 42,99 persen.

Sedangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memperoleh 2.197.333 suara atau 39,95 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bagaimana pun juga, kata Dadang, masalah agama merupakan isu yang sangat sensitif di Indonesia. Posisi pun menjadi sulit dengan head to head bagi petahana ditambah dengan persoalan berat tersebut.

(Baca: Pil Pahit Kekalahan Ahok dan Rano Karno Sinyal untuk PDI-P)

Di samping itu, partai politik yang baru bergabung mendukung Ahok-Djarot pada putaran kedua dinilai kurang maksimal dalam membantu kerja pemenangan Ahok-Djarot.

"(Mesin partai) pada putaran pertama optimal. Di putaran kedua parpol yang baru bergabung belakangan enggak berdampak," tutur Dewan Pengarah Tim Pemenangan Ahok-Djarot itu.

Namun, ia mengapresiasi sikap legawa Ahok-Djarot yang berhati besar menerima kekalahan tersebut.

"Kami apresiatif dengan jiwa besar Ahok-Djarot. Contoh baik dalam demokrasi. Bersumbu panjang, tidak bersumbu pendek," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Seleksi Hakim Agung, Masalah Jaminan Keamanan Hakim Jadi Sorotan

Nasional
Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Nasional
Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Nasional
Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Nasional
KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Nasional
Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Nasional
Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Nasional
Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Nasional
Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X