Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada DKI dan Prospek Pencapresan Prabowo dan Jokowi Tahun 2019

Kompas.com - 21/04/2017, 10:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno ditahbiskan sebagai pemenang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Kemenangan Anies-Sandi seolah mengukuhkan pencapresan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2019.

Hal itu terlihat dari teriakan "Prabowo Presiden" saat para pendukung pasangan Anies-Sandi menyaksikan keunggulan calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka usung di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta.

Sebaliknya banya pihak menilai kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat yang diusung oleh PDI-P semakin memudarkan prospek pencapresan Jokowi di Pilpres 2019.

Menanggapi fenomena tersebut, para elit partai menyikapinya dengan cara berbeda.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, tak membantah bila wacana pencapresan Prabowo menguat di kalangan kader partainya. Ia juga tak membantah bila kemenangan Anies-Sandi di Jakarta menjadi tolok ukur bagi Gerindra untuk memenangkan Pilpres 2019.

Meski demikian, Fadli mengaku belum ada jawaban dari Prabowo terkait keinginannya untuk kembali bertarung di Pilpres 2019.

(Baca: "Prabowo Presiden" Menggema di DPP Partai Gerindra)

"Beliau belum jawab, tapi dari hampir semua kader Gerindra menginginkan Pak Prabowo maju di Pilpres 2019. Kita doakan agar Pak Prabowo sehat terus dan bisa maju di Pilpres 2019," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Terlebih, saat ini menjadi tren di mana pemenang Pilkada DKI berpeluang besar untuk maju pula di Pilpres. Santernya sorotan media nasional membuat Gubernur DKI menjadi jabatan yang strategis untuk memperkenalkan diri ke khalayak.

Terkait hal tersebut, Fadli mengaku tak mau berspekulasi. Ia mengatakan partainya mencalonkan Anies untuk fokus mengurus Jakarta, bukan menjadikan posisi Gubernur DKI sebagai batu loncatan sebelum bertarung di Pilpres 2019.

"Sudah ada komitmen dari Pak Anies untuk menuntaskan masa jabatan selama lima tahun di Jakarta," ujar Fadli.

(Baca: Ahok: Aku Jangan "Dibandingin" sama Pak Prabowo, Dia Capres...)

Sementara itu, PDI-P selaku partai pengusung Jokowi menilai berbeda konteks Pilpres dan Pilkada DKI sehingga kekalahan di Jakarta tak bisa digeneralisasi untuk memetakan Pilpres 2019.

Ketua DPP PDI-, Andreas Hugo Pareira, menyatakan Pilpres dan Pilkada DKI memiliki cakupan isu dan luas wilayah yang berbeda.

"Begitupun antara Pilkada DKI dan Pilpres tentu juga punya karakter sendiri baik dari segi luas cakupan, isu, maupun tantangannya pasti beda. Meskipun demikian tentu setiap kekalahan harus selalu diwaspadai dan dievaluasi untuk perbaikan ke depan," kata Andreas.

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham. Selaku partai yang telah menyatakan keinginan mengusung kembali Jokowi di Pilpres 2019, Golkar menganggap berbeda konteks Pilkada DKI dengan Pilpres.

(Baca: Prabowo: Kalau Ingin Saya Jadi Presiden 2019, Kalian Harus Kerja Keras)

Menurut Idrus, Jakarta bukanlah lumbung suara nasional. Oleh karena itu, kekalahan partai koalisi nasional dalam mengusung Ahok-Djarot di Jakarta tak serta merta berlanjut di Pilpres 2019 bila nantinya mereka kompak mengusung Jokowi.

"Di Jakarta jumlah suaranya berapa sih, coba bandingkan dengan total suara di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara. Masih jauh lebih banyak dibandingkan suara di Jakarta," ujar Idrus.

"Karena itu Golkar tetap akan mengusung Pak Jokowi di Pilpres 2019. Apalagi itu sudah menjadi keputusan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) tahun lalu. Hasil Pilkada DKI ini justru semakin menguatkan Golkar untuk mencapreskan Pak Jokowi," lanjut Idrus.

Halaman:


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com